Belenggu Patriarki di Balik Keterwakilan Perempuan dalam Politik

PARBOABOA, Jakarta – Keterwakilan perempuan di parlemen kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pemilu 2024.

Jumlah mereka mencapai setengah dari total populasi penduduk dunia. Seharusnya membuka ruang lebih terlibat pesta demokrasi lima tahunan.

Perempuan tak hanya hadir sebagai penyumbang suara atau simpatisan kandidat tertentu. Mereka perlu terlibat, baik sebagai calon legislatif maupun pembuat kebijakan. 

Namun, mendorong partisipasi perempuan dalam ranah politik praktis bukanlah perkara mudah. Belum lagi menyoal belenggu patriarki. 

Sistem sosial menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, serta hak sosial.

Semisal pada Pemilu 2019-2024, keterwakilan perempuan di DPR hanya mencapai 20,87%. Jumlah itu masih jauh dari target pemerintah sebesar 30% di parlemen.

Dalam diskusi bertajuk Dukung Perempuan dalam Pemilu 2024, yang digelar secara daring pada Rabu (7/2/2024), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga, kembali menyoroti soal ini.

Menurutnya, partisipasi perempuan dalam pemilu bukan hanya sekadar angka. Tetapi, juga menjadi investasi untuk mengawal masa depan bangsa.

Hal ini bisa dilihat melalui perjuangan panjang pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Bintang berkata, patut pula dicatat bahwa keberhasilan mengesahkan undang-undang tersebut merupakan sebuah kerja sama kolaboratif yang sangat konstruktif dan saling memperkuat satu sama lain.

Perempuan berperan penting dalam pembangunan peradaban bangsa. Kehadiran mereka dalam politik memberi warna lain, termasuk pendekatan humanistik pembuatan kebijakan.

Bintang juga tak menampik, peluang dan kesempatan tersebut masih terbelenggu sejumlah soal. Salah satunya budaya dan adat belum sepenuhnya menerima peran perempuan di bidang politik.

Padahal, ruang partisipasi dan representasi politik perempuan sepatutnya ditingkatkan di Indonesia. Apalagi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di dunia.

“Agar terfasilitasi dengan baik," katanya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyoroti budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat.

Hal ini, kata dia, berdampak pada perspektif publik terhadap perperempuan, yang pada akhirnya menggeser peran mereka dalam politik praktis.

Mereka juga harus berhadapan dengan beragam kenyataan pahit. Mulai dari marginalisasi, kekerasan hingga minimnya pendampingan dari partai politik.

“Ini menjadi momok menakutkan bagi perempuan yang berani terjun ke dunia politik," cetus Khoirunnisa dalam forum yang sama.

Dalam kontestasi Pemilu 2024, Khoirunnisa masih melihat adanya regulasi yang timpang. Regulasi baru pada pemilu kali ini, kata dia, dikhawatirkan semakin memperkecil peluang perempuan untuk terpilih.

Namun, ia masih optimis, dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin politik yang inklusif dan berkeadilan bisa saja terwujud.

Perempuan bakal memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan membawa perubahan bagi bangsa.

Di sisi lain, Ketua Presidum Kaukus Perempuan Parlemen RI, Diah Pitaloka, menilai  kehadiran perempuan dalam politik membawa warna dan paradigma baru. 

Baginya, perempuan memiliki kemampuan dan perspektif berbeda dari laki-laki.

Hal ini akan memperkaya proses pembuatan kebijakan dan menghasilkan kebijakan lebih komprehensif dan berpihak pada rakyat.

Diah menambahkan, Pemilu 2024 merupakan momentum bagi perempuan menunjukkan eksistensi dan kualitasnya dalam politik. 

Dengan begitu, Indonesia nanti akan memiliki parlemen lebih representatif dan responsif atas kebutuhan aspirasi rakyat. Khususnya kaum perempuan.

“Jika ada kandidat perempuan yang bisa didukung, jangan ragu,” tegasnya.