Bansos Jokowi Jelang Pemilu Di Balik Kenaikan Harga Beras

PARBOABOA, Jakarta - Kenaikan harga beras selama pekan ini membuat masyarakat kelimpungan. Betapa tidak, di tengah penundaan musim panen, akses terhadap salah satu pangan pokok semakin sulit. 

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang dirilis Rabu (28/2/2024) menunjukkan, tren kenaikan harga pada beras premium sekitar 1,34% atau setara Rp16.640 per kilogram (kg).

Sementara itu, harga beras medium naik sekitar 0.56% menjadi Rp14.410 per kg.

Lonjakan kenaikan harga ini bahkan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp13.900-Rp14.800 per kg untuk beras premium dan Rp10.900-Rp11.800 per kg untuk beras medium.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memotret kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia saat ini.

BPS mencatat, harga beras naik menjalar ke hampir 268 daerah di Indonesia dengan harga Rp15.387 per kg. Di pekan sebelumnya, kenaikan hanya ditemukan di 179 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp15.246 per kg.

Presiden Jokowi sendiri telah merespons kenaikan beras saat menjawab pertanyaan wartawan di acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2024, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Jokowi mengatakan, sebaiknya para wartawan menanyakan langsung harga beras ke pasar sehingga tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan.

Ia mengklaim, dirinya memegang data akurat soal harga beras yang sesunggunya karena sering turun ke pasar. 

Namun, tanpa memberikan data yang pasti, mantan Gubernur DKI itu hanya menyuruh untuk mengecek langsung harga beras di pasaran, seperti di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi juga mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan beras bulog ke sejumlah pasar tradisional dan ritel guna menekan harga beras.

Arief mengklaim, saat ini harga gabah turun sekitar Rp7.100 dari harga sebelumnya yang berkisar di antara Rp.8000 hingga 8.600.

Efek Bansos Pemilu

Di tengah perbedaan data resmi harga beras Bapanas dan BPS dengan klaim pemerintah, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, kenaikan beras saat ini benar-benar terjadi.

Achmad menegaskan, efek lonjakan harga ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadikan beras sebagai bahan pokok.

Menurut Achmad hal ini disebabkan karena kebijakan ambiguisitas yang dicanangkan oleh Bapanas dan Presiden Jokowi sendiri.

Pertama, kebijakan yang diambil oleh Bapanas terkait dengan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan sosial menjelang pemilu 2024 telah memicu kekhawatiran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022, kata dia, tanggung jawab penyaluran bantuan pangan beras yang dialihkan dari Kementerian Sosial kepada Bapanas dan Perum Bulog, telah menyebabkan tata kelola yang tidak beras.

"Kebijakan ini tidak hanya menciptakan ambiguitas dalam peran Badan Pangan Nasional tetapi juga mengurangi stok beras yang tersedia untuk masyarakat luas, memicu peningkatan harga di pasaran," kata Achmad dalam rilis yang diterima PARBOABOA, Rabu (28/2/2024).

Kedua, perintah Presiden yang tertuang dalam Perpres 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menunjukkan kebijakan ini juga yang kurang tepat sasaran. 

Seperti instruksi untuk menggunakan beras cadangan sebagai bantuan sosial, terutama menjelang pemilu.

Hal ini telah menyebabkan penurunan drastis stok beras yang tersedia, sehingga meningkatkan permintaan dan mendorong naiknya harga beras. 

Sebelum adanya kebijakan ini kata Achmad, cadangan beras masih cukup memadai, dengan stok semula di Bulog sejumlah 1,4 juta ton.

Namun, pada awal Januari stoknya menjadi berkurang drastis akibat penyaluran bantuan sosial.

Tak hanya itu, lebih memperihatinkan, keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar CBP untuk bantuan sosial menjelang pemilu 2024 tanpa  mempertimbangkan dampaknya terhadap ketersediaan beras bagi masyarakat luas.

Selain itu, respons terhadap krisis ini tidak cukup cepat dan efektif. 

Di tengah kondis ketidakstabilan, belum ada juga langkah konkret yang diumumkan pemerintah untuk mengatasi kerentanan masyarakat, dengan mengembalikan harga beras ke level yang lebih terjangkau.

Situasi ini tegas dia membutuhkan tindakan cepat dan strategis untuk mengatasi masalah ketersediaan beras dan mencegah kenaikan harga lebih lanjut yang akan semakin membebani masyarakat. 

Jika tidak ada intervensi yang tepat, Achmad khwatir, kenaikan harga beras dapat berlanjut dan berdampak lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi masyarakat.