Manuver Penentuan Cawapres, Benarkah Anies Ditawan Jokowi?

PARBOABOA, Jakarta - Empat hari sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto pada 2 September 2023, Tim 8 dengan menghadirkan utusan tiga partai Koalisi Perubahan, yakni NasDem, Demokrat dan PKS, menggelar rapat bersama.

Rapat yang digelar pada Selasa (28/8/2023) itu membahas agenda tunggal penentuan cawapres yang bakal diusung Koalisi Perubahan.

Anies Baswedan, dalam keterangannya saat menjadi narasumber Mata Najwa, Senin (4/9/2023) malam, menceritakan momen panas di balik rapat koalisi tersebut.

Menurut Anies, rapat yang diwarnai aksi gebrak meja itu dipicu oleh perbedaan pandangan antara utusan NasDem dan Demokrat.

Demokrat yang mengusung AHY sebagai cawapres mendesak agar segera melakukan deklarasi. Sementara, NasDem memilih untuk menunda deklarasi capres dan cawapres.

Pertemuan malam itu tidak mencapai titik kesepakatan. Demokrat, kata Anies, akan mencoba sejumlah opsi lain. Demikian pun NasDem, yang menurutnya tidak menolak AHY.

Setelah pertemuan buntu, Anies mengaku ditelepon untuk segera datang ke Kantor NasDem pada Selasa (29/8/2023) dan bertemu Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Dalam perbincangan dengan Paloh, keduanya membahas soal kesepakatan dengan PKB. Namun, hal ini tidak pernah dipikirkan Anies, sehingga ia meminta untuk membahasnya dengan internal tim.

Anies menjelaskan, saat itu Paloh dihadapkan dengan dua opsi yang cukup dilematis. Pertama, berunding dengan Demokrat dan PKB, lalu membangun kesepakatan dengan PKB. Konsekuensinya, PKB bisa saja digaet oleh koalisi lain.

Kedua, lanjut Anies, Surya Paloh langsung membuat kesepakatan dengan PKB tanpa perlu berunding dengan Demokrat dan PKS. Konsekuensinya, kedua partai ini merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Surya Paloh akhirnya memilih opsi kedua.

Malam itu juga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung mengontak utusan Demokrat dan PKS untuk membahas terkait pertemuannya dengan Surya Paloh. Namun, tidak ada jawaban dari kedua partai hingga dini hari.

Keesokan harinya, pada Rabu (30/8/2023), Ketua Tim Anies Baswedan sekaligus anggota Tim 8, Sudirman Said, bertemu dengan perwakilan PKS, Sohibil Iman dan Iftitah Sulaiman yang merupakan perwakilan Demokrat untuk menyampikan terkait progres pertemuan dengan Surya Paloh.

Menurut Anies, PKS merespon positif soal adanya partai baru yang bergabung ke Koalisi Perubahan. Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka dengan cara NasDem yang secara sepihak mengambil keputusan tanpa melibatkan partai koalisi.

Sementara, Demokrat tidak bisa ditemui hingga Rabu malam. Pada Kamis (31/8/2023) pihak Anies kembali mencoba menghubungi Demokrat dan tak kunjung mendapat kabar. Anies kemudian memutuskan ke Jombang, namun pertemuan di sana juga dibatalkan.

Hingga akhirnya, pada Sabtu (2/9/2023), Anies Baswedan dan Cak Imin resmi dideklarasikan sebagai capres dan cawapres, di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.

Tawanan Jokowi

Menggaet Cak Imin masuk ke gerbong Koalisi Perubahan memadamkan ambisi Demokrat untuk menyodorkan nama AHY sebagai cawapres Anies. 

Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Pengamat politik Rocky Gerung membaca, posisi Cak Imin sebagai cawapres bisa menjadi bumerang bagi Anies Baswedan.

Ia menarik garis manuver politik ini dari istana, di mana Jokowi disebut berperan dalam menitipkan Cak Imin ke Koalisi Perubahan.

Jokowi, demikian Rocky, sedang berusaha mengendalikan tiga capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun, dari ketiga capres tersebut, Anies disebut sosok yang sulit dikendalikan Jokowi.

Apalagi, menurut Rocky, Jokowi dan kedua anaknya beberapa kali disebut-sebut terlibat dalam Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hingga sejumlah tokoh seperti Rizal Ramli menyambangi KPK untuk mendesak terkait dugaan itu.

Menurut Rocky, secara etnografi politik, Anies menjadi ancaman bagi Jokowi karena basis dukungannya dari kelompok Muslim.

Potensi ancaman inilah membuat Jokowi menghitung ulang peta politik, lalu menempatkan Cak Imin sebagai cawapres Anies. 

Rocky menjelaskan, Cak Imin lebih mudah dibatalkan, dan ketika dibatalkan maka hancurlah kesepakatan Cak Imin dengan Anies.

Pembatalan Cak Imin, demikian Rocky, bisa saja dengan menjerat Ketua Umum PKB itu dengan kasus hukum. Mengingat, nama Cak Imin diketahui pernah terjerat kasus 'Kardus Durian'.

Analisis Rocky masuk akal, mengingat, saat ini KPK sudah memanggil Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kasus dugaan korupsi yang disebut merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah itu terjadi ketika Cak Imin memimpin Kemenaker pada 2012 lalu.

KPK menduga, dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI kala itu adalah dengan modus penggelembungan harga.

Cak Imin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan dari KPK. Namun, ia meminta agar jadwal pemeriksaannya diundur pada Kamis (7/9/2023) mendatang.

Karena itu, kata Rocky, Anies Baswedan saat ini sedang ditawan Jokowi dengan memasang Cak Imin sebagai cawapres.

“Sebetulnya, Anies ditawan Jokowi melalui Cak Imin,”  kata Rocky dikutip PARBOABOA dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (5/9/2023).