Koalisi Prabowo-Gibran Memanas, Golkar Target Lima Kursi Menteri

PARBOABOA, Jakarta – Wacana politik tanah air terus bergulir. Kali ini, giliran partai Golkar yang menari-nari dengan misi berburu lima kursi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran jika ditetapkan sebagai pemenang.

Isu tersebut pertama kali mencuat ke publik saat Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengungkapkan keinginan tersebut di hadapan ketua partai Golkar tingkat daerah di Bali pada Jumat, (15/03/2024).

Namun, Airlangga kemudian mengakui bahwa permintaan kursi tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Menurut Airlangga, partainya saat ini hanya fokus pada hasil Pemilu 2024, yang dalam waktu dekat ini akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

"Kalau itu masih dalam pembahasan. Kita nunggu pengumuman besok," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (18/03/ 2024).

Airlangga sendiri juga enggan mengungkapkan menteri apa saja yang ditargetkan untuk lima kursi yang dimaksud. Airlangga menegaskan bahwa pihaknya belum meminta apa pun.

Sementara itu, beberapa petinggi Partai Golkar telah mengungkapkan berbagai alasan partai berlambang pohon beringin itu meminta jatah 5 menteri usai Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyoroti kesuksesan Golkar dalam Pileg 2024, yang berhasil mendekati PDIP menjadi alasan pertama.

Pencapaian tersebut, menurut Mekeng, bisa menjadikan Partai Golkar sebagai lokomotif utama koalisi pemerintah selanjutnya.

"Golkar tentu akan menjadi lokomotif utama dalam koalisi Bapak Prabowo. Wajar dong kalau diapresiasi dengan 5 kursi menteri," kata Mekeng, Senin (18/03/ 2024).

Berbeda dengan Mekeng, Waketum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut alasan permintaan jatah 5 kursi di kabinet ini sekadar untuk memberikan semangat kepada kader.

Doli menjelaskan, Airlangga menyampaikan itu awalnya hanya diperuntukkan kepada internal Golkar. Kemudian, terkuak oleh media.

Porsi kursi di kabinet, katanya, adalah hak prerogatif presiden terpilih. Akan tetapi, biasanya penentuan jatah menteri akan dibahas oleh presiden terpilih dengan petinggi parpol pengusung.

Tanggapan Partai Koalisi

Permintaan Golkar ini mendapat beragam tanggapan dari kolega koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi tak masalah jika ada partai Koalisi Indonesia Maju, Golkar, yang meminta kuota lima menteri, jika Prabowo-Gibran terpilih.

Gerindra sendiri mengakui tidak keberatan jika Golkar meminta lebih dari angka tersebut. Namun, kata Dasco, perlu juga dilihat kinerja dan dukungan Golkar selama Pilpres 2024, apakah bekerja maksimal atau tidak.

"Selain itu, Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya," katanya di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Berbeda dengan Dasco, Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengakui pihaknya tidak mau berspekulasi soal jatah menteri yang diberikan presiden terpilih, khususnya kepada PAN.

PAN menghormati hak prerogatif Prabowo Subianto, jika nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024.

Eddy meyakini, berkat hubungan baik PAN dengan Prabowo yang sudah bekerja sama dalam tiga kali kontestasi pilpres, akan membuka ruang pembahasan terkait jatah dan posisi menteri.

"Pak Prabowo tentu akan berbicara dengan pimpinan partai politik untuk mengawal dan menjalankan dengan baik program pemerintah lima tahun ke depan, termasuk dengan PAN," ujar Eddy.

Senada dengan itu, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa hak presiden terpilih dalam menyusun komposisi menteri.

Demokrat meyakini, presiden terpilih pasti memiliki pertimbangan dan perumusan sendiri dalam membuat komposisi menteri di kabinet.

"Keputusannya ada di tangan presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada beliau," ujar Herman.

Sementara Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil, mengharapkan urusan menteri diserahkan langsung kepada Prabowo-Gibran jika sudah ditetapkan oleh KPU.

PSI, katanya, saat ini masih fokus pada rekapitulasi nasional suara Pileg 2024, tidak mau berspekulasi tentang apapun.

"Kami serahkan saja pada presiden terpilih. Saat ini kami hanya fokus jaga suara di KPU," katanya, Senin (18/03/2024).

Diketahui, ada tiga partai lain yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju selain empat partai tersebut, yaitu Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Dinilai Wajar dalam Politik

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai permintaan partai Golkar tersebut sangat wajar jika dilihat dari perspektif politik.

"Pembagian kekuasaan," jelasnya, biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik."

Ujang meyakini, sebelumnya sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila memenangkan Pilpres 2024.

Menurut Ujang, apa yang disampaikan Airlangga itu bisa jadi dalam konteks menagih apa yang telah disepakati di awal.

"Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri, sehingga wajar ketika Airlangga ucapkan itu," jelas Ujang kepada PARBOABOA, Selasa (19/3/2024).

Menurut Ujang, hal ini wajar karena Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak di pemilu 2024.

Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. "Karena ketika pemerintahan berjalan ke depan, saat Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan mendukung Prabowo."

Sebaliknya, kalau Golkar diberi jatah sedikit jumlah kursi menteri, maka Golkar tidak akan maksimal dalam mendukung dan hal ini berefek buruk bagi Prabowo-Gibran.

"Golkar harus dibuat nyaman dan harus diakomodir. Siapapun partai yang menang pemilu, maka harus mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional," tandasnya.