Jalan Sunyi Menentang Kekuasaan: Sikap Romo Magnis Dinilai Menampar Kenyamanan Gereja

PARBOABOA, Jakarta – Ahli Tim Ganjar-Mahfud, Romo Magnis Suseno dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Rabu (02/04/2024). 

Kehadiran Profesor Filsafat STF Driyakara itu hendak menjawab agenda pemeriksaan saksi dan ahli oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Seperti diketahui sebelumnya, Tim Hukum Paslon Ganjar-Mahfud telah membuat laporan dugaan kecurangan pemilu ke MK pada Sabtu (23/03/3034). Laporan tersebut teregistrasi dalam perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. 

Sidang PHPU dipimpin langsung oleh Hakim MK, Suhartoyo didampingi oleh tujuh hakim lain, yakni Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra,  Asrul Sani, dan Ridwan Mansyur. 

Hadir dalam sidang, Tim Hukum Paslon Ganjar-Mahfud selaku pihak pelapor, Tim Pembela Prabowo Gibran selaku terlapor, dan para saksi dan tim ahli, serta majelis sidang. 

Sebagai Ahli Tim Paslon 02, Romo Magnis membagi keterangannya dalam dua bagian besar. Bagian pertama berisi tujuh catatan soal etika yang dimulai dari penjelasan soal konsep etika, hukum, etika dan hukum, etika dan penguasa, etika dan presiden, etika dan pemilu, dan kegawatan masalah etika.

Pemilu yang etis, menurut Magnis terurai dalam seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, sampai hasil. Proses ini diharapkan menjamin hak-hak masyarakat tanpa intervensi pihak yang berkuasa.

Selain menyinggung konsep-konsep kunci etika, ia juga menguaraikan beberapa bentuk pelanggaran pemilu 2024. 

Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2023, singgung Magnis merupakan bentuk pelanggaran etika berat. 

Alih-alih bermaksud menjadi representasi pemuda, pencalonan Gibran yang belum cukup umur melanggar ketentuan dalam norma dan konstitusi. 

Pelanggaran lain yang disinggung Magnis adalah soal keberpihakan presiden Jokowi dalam kontestasi Pemilu 2024 yang memuat unsur nepotisme. 

Bagi Magnis, segala kesan bahwa Jokowi memakai kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri dan keluarga adalah fatal. Sebaliknya, ia mengharapkan agar presiden harus menjadi milik semua masyarakat. Bukan hanya milik mereka yang memilihnya. 

Soal pembagian bansos yang tidak sesuai tupoksi dan manipulasi dalam proses Pemilu, Magnis menyodorkan sebuah metafora yang menarik. 

Model pembagian bansos yang dilakukan Jokowi, menurut Magnis bertujuan mendukung paslon yang dimenangkannya. Hal itu ibarat karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. 

Pernyataan Romo Magnis mendapat tanggapan dari Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea. 

Menurut Hotman, pemberian bansos oleh presiden sudah dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Presiden hanya mengambil peran simbolik untuk membagikannya kepada masyarakat sesuai dengan data yang tertera di kementerian. 

Dua Tanggapan

Kehadiran Romo Magnis dalam sidang PHPU mendapat dua tanggapan berbeda. Di satu pihak, publik menilai bahwa Romo Magnis salah kaprah. Ia seharusnya fokus mengurusi kepentingan Gereja dan tidak perlu masuk dalam nuansa politik praksis.

“Saya seorang Katolik tidak sependapat dengan seorang pastor (red: Romo Magnis) yang terlibat dalam dunia politik. Mending fokus urus umat saja,” ciut salah seorang netizen dalam instagram @katadata.id pada Selasa (02/04/2024).

Pernyataan itu terkesan tendensius dan bersifat mengkotak-kotakan jabatan. Pengguna instagram yang mengakui diri sebagai pemeluk agama Katolik tersebut menyarankan agar Romo Magnis cukup fokus mengurusi tugas beragamanya sebagai pemimpin Gereja.

“Apakah mentang-mentang Romo, terus omongannya harus benar? Belum tentu! Sangat disayangkan Romo Magnis ikutan terjerumus ke dalam dunia politik,” tambah pengguna instagram yang lain. 

Terlepas dari dua tanggapan miring tersebut, Founder The Indonesian Agora Research Center dan Ranaka Institute, Ferdinandus Jehalut justru mengapresiasi sikap dan keberanian Romo Magnis. 

Menurut alumnus IFTK Ledalero itu, keberanian Romo Magnis untuk membeberkan persoalan etis selama masa pencalonan hingga Pemilu 2024 memiliki pendasaran biblis-teologis yang jelas.

“Kalau kita baca dalam Kitab Suci, Yesus tidak pernah bersikap abu-abu atau netral. Yesus selalu punya keberpihakan yang jelas; berpihak pada kebenaran dan orang-orang rentan atau terpinggirkan. Gereja mestinya bercermin pada sikap Yesus sendiri,” ungkap Ferdi kepada PARBOABOA, Kamis (04/02/2024).

Dalam konteks Indonesia, lanjut Ferdi, keberpihakan Gereja tampak jelas dalam karya Romo Mangunwijaya. Sebagai rohaniwan/imam Katolik, Romo Mangun terlibat intensif untuk membela hak-hak kelompok rentan. Ia menolak tindakan sewenang-wenang penguasa.

“Jadi, apa yang dibuat oleh Romo Magnis seharusnya menjadi titik balik bagi Gereja untuk menentukan sikap di hadapan persoalan sosial-politik. Gereja tidak boleh bersikap abu-abu. Ia harus mampu beri seruan moral dengan tetap memperhatikan batasan-batasan normatif,” tutup Ferdi. 

Harapan untuk Gereja Masa Depan

Sebagai awam Katolik yang pernah merasakan kehidupan membiara dan dibina menjadi calon pastor, Ferdi memotret gambaran pelik soal keterlibatan para petinggi Gereja. 

Ia menyayangkan sikap sebagian pastor yang kompromistis dengan kelaliman penguasa. Gambaran ini tampak jelas dalam sikap abu-abu terhadap pembangunan di daerah yang mengancam lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. 

“Proyek geothermal di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, misalnya secara kasat mata memperlihatkan ketidakjelasan sikap para pastor terhadap model pembangunan yang merusak lingkungan hidup,” ungkap Ferdi.

Secara internal, kasus ini menyebabkan keterbelahan dalam tubuh Gereja. Hasilnya, Gereja seolah-olah terbagi menjadi dua. Di satu pihak, ada para petinggi yang memegang teguh ikhtiar melawan kelaliman penguasa dan di pihak lain justru berkompromi dengan mereka.

Ferdi mengharapkan agar sikap dan keberanian yang ditunjukkan Romo Magnis dapat menjadi inspirasi bagi para petinggi Gereja zaman sekarang.

“Para pastor harus mampu keluar dari zona nyaman. Mereka mesti hadir dan berhadapan langsung dengan krisis etik di tengah masyarakat,” tutup Ferdi.