Deklarasi Anies-Cak Imin dan Klaim Redamnya Gejolak Politik Cebong Kampret

PARBOABOA, Jakarta - Anies Baswedan akhirnya resmi menggaet Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Pada Sabtu (2/9/2023), Anies Baswedan dan Cak Imin dideklarasikan sebagai capres dan cawapres, di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.

Deklarasi tersebut hanya dihadiri PKB dan NasDem, tanpa kehadiran PKS. Sementara, Demokrat resmi mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sebelumnya, ada tiga partai yang tergabung dalam KPP, di antaranya NasDem, Demokrat dan PKS. Sejak koalisi ini dibentuk pada 24 Maret 2023, tarik ulur soal penentuan cawapres terus bergulir.

AHY disebut-sebut sebagai kandidat kuat cawapres Anies. Sejumlah survei yang menempatkannya di posisi teratas menguatkan hal itu. Bahkan pasalnya, Anies sendiri setuju dan sudah berkomunikasi secara personal dengan ketua umum Partai Demokrat itu.

Anies juga sudah bertemu sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam KPP. Hal ini tentu semakin menguatkan AHY dan berpeluang dipinang Anies sebagai cawapres. Di beberapa daerah, sejumlah baliho Anies dan AHY pun mulai dipasang.

Sayangnya, konstelasi berubah jelang deklarasi. Anies lebih memilih Cak Imin ketimbang AHY. Sejumlah asumsi beredar, digesernya AHY sebagai cawapres tidak terlepas dari manuver politik Surya Paloh.

Ketua Umum Partai NasDem itu bahkan dituding sebagai pengkhianat. Ia juga dinilai mengangkangi kesepakatan bersama yang tertuang dalam piagam koalisi perubahan. Anies pun kena imbas. Oleh SBY, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut musang berbulu domba.

Demokrat wajar geram, lantaran sejak awal Cak Imin berada di luar koalisi perubahan. Ia tidak terlibat membesarkan koalisi. Mantan aktivis HMI itu terlanjur membangun poros dukungannya ke Prabowo Subianto, meski pada akhirnya ia juga membelot.

Namun, politik itu dinamis, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejab. Tukar guling kepentingan, atur ulang strategi hingga pasang cabut dukungan, selalu mungkin untuk dilakukan. 

Alhasil, setelah melewati dinamika politik yang cukup panjang, NasDem mengambil keputusan untuk meminang Cak Imin, kendati pun menuai beragam pro dan kontra.

Selamat Tinggal Cebong Kampret

Dalam pidatonya saat deklarasi Anies-Cak Imin, Paloh menyebut keduanya merupakan sosok yang mampu mengatasi godaan dan cobaan, bahkan ancaman yang mengganggu nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, deklarasi keduanya serentak memadamkan gejolak politik cebong kampret yang kerap memunculkan adu domba di Tanah Air. Bagi Paloh, politik cebong kampret menjadi pemecah belah yang merusak nilai-nilai kebangsaan.

Politik cebong kampret memang cukup populer sejak 2018 silam. Dua istilah ini menjadi salah satu penanda persaingan Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subianto.

Cebong dan Kampret mewakili pendukung dua capres kala itu. Cebong disematkan ke pendukung Jokowi dan kampret dialamatkan ke pendukung Prabowo Subianto.

Karena itu, hadirnya Anies-Cak Imin, demikian Paloh, membawa serta politik kebhinekaan, politik yang lebih baik dengan mengedepankan penghargaan terhadap pluralisme yang kemudian memperkokoh persatuan semua komponen bangsa.

Tak hanya itu, Paloh juga mengibaratkan Anies dan Cak Imin bagaikan botol dan tutupan botol, yang saling melengkapi satu sama lain jika dipasangkan sebagai capres dan cawapres.

Keduanya dinilai sebagai pasangan yang ideal karena mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Anies, kata Paloh, merupakan intelektual yang memberi warna baru dalam memimpin Indonesia.

Sementara Cak Imin adalah organisatoris ulung yang cukup lama hidup dalam dunia pergerakan. Dan inilah yang membuat Paloh memilih Cak Imin untuk mendampingi Anies Baswedan.

Di sisi lain, Paloh mengaku optimis dengan Anies dan Cak Imin, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya.

Surya Paloh juga menghormati keputusan Demokrat yang hengkang dari koalisi setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres Anies.

Ia pun menepis tudingan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutnya pengkhianat, dan membiarkan publik menilai apakah dirinya punya bakat sebagai pengkhianat.