Impor Beras di Tengah Jebakan El Nino, Solusi Pemerintah Bantu Rakyat Miskin

PARBOABOA, Jakarta - Fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik (El Nino), menghantam banyak negara.

Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan, fenomena El Nino tahun ini menyasar ke 42 negara yang tersebar di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika, dan Asia-Pasifik.

El Nino, dalam catatan FAO, telah berdampak signifikan pada terganggunya produksi pertanian sekaligus menimbulkan risiko tinggi bagi ketahanan pangan global.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, juga merasakan langsung dampak dari Osilasi Selatan ini.

Mengutip Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 63 persen wilayah zona musim di Indonesia terdampak El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering.

Pemerintah saat ini melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan skema antisipasi khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak, salah satunya melalui kebijakan impor beras.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, impor beras perlu dilakukan, selain karena harga beras di seluruh dunia meningkat, tetapi juga untuk menjaga pasokan suplai di Indonesia.

"Karena harga beras ada sisi supply side-nya, yaitu faktor iklim mempengaruhi panen, maka kita harus yakinkan pasokan beras di Indonesia memadai," ungkap Sri saat meggelar konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Sri mengatakan, fenomena El Nino yang membuat harga beras di seluruh dunia melonjak tajam, menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu membantu kelompok masyarakat yang daya belinya tergerus karena kenaikan harga beras.

Pemerintah sebelumnya kembali memperpanjang bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kg untuk Desember 2023 yang sudah berlangsung sejak September 2023 lalu.

Program bansos beras ini nantinya bakal dipimpin Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sri juga telah menggelontorkan anggaran Rp2,67 triliun ke Bapanas untuk memuluskan program ini.

Menjaga Stabilisasi Harga Dalam Negeri

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai, kebijakan impor beras perlu dilakukan untuk menekan harga beras di dalam negeri.

"Panen kali ini harga gabah petani naik 100 persen. Itu memang akan berimplikasi pada kenaikan harga beras nantinya. Satu-satunya cara adalah impor untuk menekan harga," ungkap Salamuddin kepada PARBOABOA, pada Kamis (26/10/2023) malam.

Namun, pemerintah perlu mengkalkulasi kebijakan impor tersebut sehingga tidak merugikan para petani. Jangan sampai, kata dia, impor beras dilakukan ketika para petani mulai memasuki musim panen raya.

"Kalau pemerintah mau impor maka tunggu selesai musim panen raya. Jangan impor di saat panen," ungkap Salamuddin.

Menurut Salamuddin, kebijakan pemerintah mengimpor beras akan semakin memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang berdampak pada stabilisasi harga beras. 

Dengan adanya impor beras dan pasokan cadangan terpenuhi, kata dia, maka berapa pun permintaan pasar bisa dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali.

"Apa yang terjadi sekarang bagus buat petani. Nanti kalau pemerintah mau stabilkan harga boleh-boleh saja asal jangan merugikan petani," kata dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Benjamin Goenawan menilai, kebijakan impor beras bisa saja menjadi solusi mengatasi potensi penurunan pasokan atau untuk membantu masyarakat miskin.

Muaranya nanti, kata dia, akan membantu dalam menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri secara menyeluruh. 

Nemun, Benjamin juga menyoroti bahwa impor beras seharusnya bukan menjadi kebijakan prioritas yang diambil pemerintah.

"Langkah tersebut bukanlah langkah yang kita harapkan. Ini merupakan jalan ninja yang sebenarnya tidak harus dijadikan prioritas pengambil kebijakan," kata Benjamin kepada PARBOBOA, Kamis (26/10/1013) malam.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu memetakan skenario kebijakan jangka panjang, seperti penambahan luas areal tanaman padi yang perlu ditingkatkan. 

Menurut Benjamin, diversifikasi pangan harus dikampanyekan secara berkelanjutan dan direalisasikan. 

"Skala prioritas kebijakan pemerintah dalam jangka panjang harus mengarah ke sana. Harus berupaya menjaga ketahanan pangan yang mandiri," katanya.

Impor beras, kata Benjamin, merupakan kebijakan yang seharusnya dilakukan setelah upaya peningkatan produksi dilakukan terlebih dahulu.

"Tidak baik kalau semua masalah kelangkaan atau harga yang tinggi harus dilakukan dengan cara impor," ungkap Benjamin.

Karena menurutnya, nilai tambah ekonomi juga akan semakin besar jika kita mampu menjaga ketahanan pangan kita secara mandiri. 

"Saya kita bisa, meskipun untuk sementara waktu kita memiliki keterbatasan sehingga memilih impor meskipun kebijakan itu pahit," kata Benjamin.

Kendati demikian, Benjamin mengakui bahwa memperdebatkan impor beras bukanlah hal yang perlu dilakukan di tengah situasi adanya potensi penurunan produksi beras di Tanah Air akibat El Nino.

"Jika berdebat dan ujungnya tidak mengimpor, ini sama saja dengan membiarkan kita terancam dengan segala kemungkinan mulai dari kelangkaan beras itu sendiri, hingga potensi harga yang melambung tinggi," kata Benjamin.

Benjamin menjelaskan, menjaga ketahanan pangan memang harus menjadi skala prioritas. Karena itu, kata dia, kebijakan mengimpor beras saat ini juga bisa dilihat sebagai langkah pre-emptive  pemerintah.

"Bentuk kebijakannya memitigasi resiko yang akan terjadi di masa mendatang. Pemerintah bergerak di depan kurva, yang menumbuhkan keyakinan bahwa pasokan akan relatif terjaga di tahun depan," kata Benjamin.

Mitigasi resiko ini, lanjut Benjamin, pada dasarnya juga dilandaskan oleh kemungkinan sikap proteksi negara eksportir yang bisa saja kian membatasi ekspor di tahun depan. 

Di sisi lain, ancaman perang dan iklim menjadi tantangan tersendiri yang dampaknya sulit diproyeksikan. 

"Belum ada yang bisa memastikan sejauh mana masalah El Nino dan perang ini akan berakhir dan menuntaskan keraguan akan pasokan beras," ungkap Benjamin.

Benjamin menjelaskan, selain memastikan pasokan beras dalam negeri aman, kebijakan impor ini akan melemahkan para spekulan. 

Di mana spekulan, kata Benjamin, tentunya akan menganggap bahwa sekalipun produksi beras di Tanah Air mengalami penurunan, namun pasokan terus diperbanyak. Sehingga ruang gerak untuk berspekulasi menjadi sangat terbatas. 

"Jadi dampak dari kebijakan impor tersebut selain memastikan pasokan aman, juga memastikan bahwa harga relatif bisa lebih dikendalikan," papar Benjamin.