Potensi Pariwisata Tinggi, Anggota Dewan Desak Pembangunan Jalur Transportasi Papua

PARBOABOA, Jakarta - Anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendesak pemerintah melakukan pembangunan dengan mengedepankan asas pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah tanah air, dan tidak terkonsentrasi di satu titik.

Menurutnya, saat ini masih terjadi diskriminasi dari sisi pengembangan sarana dan prasarana tranportasi udara di sejumlah daerah.

“Karena yang saat ini terjadi adalah diskriminasi dari sisi pengembangan sarana dan prasarana tranportasi udara. (Pembangunan di) wilayah barat dan wilayah tengah berkembang. Sedangkan wilayah timur (pembangunan) berjalan di tempat karena semua terkonsentrasi di satu titik” ujarnya seperti dikutip Parboaboa dari laman Parlementaria, Rabu (4/5/2023).

Selain itu, Yan juga menyoroti jalur navigasi udara ke Papua yang dimiliki melalui connecting flight dari Jakarta-Makassar yang sangat kacau.

Dia mendesak pemerintah membuat desain besar (grand design) untuk menyusun ulang jalur transportasi di Papua untuk jalur transportasi udara, laut, dan darat. Sehingga, ke depannya, ada asas keadilan yang didapatkan dari pemerintah pusat.

“Dengan begitu pengembangan potensi wisata ekonomi masyarakat di wilayah timur, di wilayah- wilayah terisolir ini bisa berkembang dengan baik," ujar Yan.

Menurut Yan, pembangunan jalur transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena potensi sektor wisata dan sektor perikanan di wilayah timur Indonesia ini dapat dikembangkan secara maksimal.

Yan mencontohkan, di wilayah Ainando Padaido ada potensi wisata bawah laut, wisata diving, wisata permukaan air, surfing, snorkeling, kemudian wisata pantai, yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Di wilayah itu, katanya juga banyak sekali pulau-pulau yang indah untuk orang bisa beristirahat dan melakukan aktifitas yang lain termasuk juga mancing.

Penimbunan BBM di Papua

Selain itu, Yan juga menyingung masalah penimbunan BBM yang terjadi di wilayah Timur. Hal ini membuat masyarakat harus beli BBM bukan dengan harga subsidi dari pemerintah, tetapi dengan harga industri. Baik itu jenis solar maupun pertamax.

Harga BBM yang tinggi ini, kata Yan salah satunya berdampak pada nelayan yang menangkap ikan menggunakan perahu motor. Dia menyebut, di wilayah Biak ada potensi perikanan yang tinggi, akan tetapi potensi ini tidak dikembangkan dengan maksimal, karena tidak didukung oleh alokasi BBM subsidi Pemerintah.

“Kalau di seluruh (wilayah) Papua ini polisi benar-benar serius menyelidiki masalah kasus BBM, banyak sekali masalah di sini. Karena saya keliling masalah BBM selalu menjadi masalah utama di Papua, apalagi di Biak rata-rata masyarakat mencari ikan dengan menggunakan perahu motor, itu sangat bergantung sekali ke bbm," ujarnya menambahkan.