Risma: 530 Ribu Orang ASN dan Swasta Bergaji di Atas UMK Terima Bansos PKH

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui data penerima bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) yang diajukan pemerintah daerah banyak yang belum tepat sasaran.

Risma menyatakan, ada 530 ribu orang yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) padahal mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta yang memiliki gaji di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

"Jadi kami mengembalikan data itu ke daerah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa usulan (penerima bansos) itu dari daerah. Kemudian Kemensos hanya mengesahkan,” ujar Risma kepada wartawan usai menggelar rapat bersama KPK dan Kepala Daerah seluruh Indonesia, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ia lantas meminta pemerintah daerah segera memperbaiki data penerima bansos tersebut. Setelah itu baru data tersebut bisa diusulkan kembali.

Risma kembali menegaskan, data penerima bansos PKH menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Kemensos selalu mengecek data penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah," ungkapnya.

Kemensos, kata politisi PDI Perjuangan itu, telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk menyesuaikan data penerima bansos.

"Kita setiap hari melakukan scanning. Kami juga tetap meminta daerah mengecek, karena sesuai undang-undang itu pengusulan dari daerah. Jadi, kalau ada (warga) rumahnya bagus tapi menerima bansos itu kami kembalikan ke daerah," tegas Risma.

Hanya saja, Kemensos tak langsung mengganti data penerima bansos yang dianggap tidak layak tersebut.

Risma juga meminta masyarakat aktif menyampaikan laporan terkait penerimaan bansos di daerah. Ia mengatakan, masyarakat bisa mengusulkan nama calon penerima bansos melalui "cek bansos" di laman Kemensos.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyanggah nama penerima bansos yang dianggap tidak layak.

"Saat ini sudah ada 1.700.000 relawan yang memberikan input kepada kami, ini orang enggak layak loh menerima bansos. Biasanya, mereka orang sekitar situ, jadi tahu persis kondisi rumah itu," kata dia.

"Ada juga yang menyanggah bahwa dia tidak layak, tapi ada yang mengusulkan juga kenapa ini enggak menerima bansos? Namanya usul-sanggah," imbuh Risma.

Melalui laman yang sama, tambah Risma, masyarakat juga bisa melaporkan mengapa dirinya tidak mendapatkan bansos, padahal bulan sebelumnya pernah menerima.

"Ada juga yang melapor, kenapa saya bulan ini terima, tapi bulan berikutnya enggak terima. Maka kami cek apa masalahnya. Jadi kami punya website untuk melaporkan penerimaan bansos," jelasnya.

Saat ini ada 493 ribu data penerima bansos yang diusulkan pemerintah daerah dikembalikan oleh Kemensos di seluruh kota/kabupaten. Data yang paling banyak dikembalikan terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sebelumnya, masyarakat Kota Pematang Siantar mengeluhkan tidak tepat sasarannya penerima bansos PKH di daerahnya. Masyarakat menduga ada ketimpangan penyaluran bansos PKH.

Namun, Koordinator PKH Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pematang Siantar, Rudi Hartono, menepis hal tersebut. Ia mengatakan, data penerima bansos PKH merupakan ketetapan Kementerian Sosial.

“Tidak ada yang namanya pengusulan atau titip nama dari pihak kelurahan maupun yang menjadi kerabat, semua data sesuai dari pendaftar di pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), yang memutuskan itu dari pusat (Kemensos),” katanya ditemui PARBOABOA di ruangannya, Selasa (8/8/2023).

“Jadi ketika masyarakat sudah mengajukan dan mendaftar diri, pastinya mereka itu dalam daftar tunggu,” sambungnya.

Rudi menjelaskan, penerima PKH tahun ini sebanyak 8.121 orang yang disalurkan dalam dua tahap, yaitu pada Maret dan Juli 2023.