Vanuatu Kembali Kunjungi Indonesia setelah Satu Dekade, Ada Apa?

PARBOABOA, Jakarta – Perwakilan dari Republik Vanuatu kembali mengunjungi Indonesia setelah satu dekade.

Perwakilan itu adalah Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Jotham Napat.

Dilansir dari infopublik.id, tujuan dari kedatangan Vanuatu adalah untuk membahas soal hubungan bilateral antara kedua negara.

Selain hubungan bilateral, kedatangan Vanuatu ke Tanah Air juga bertujuan untuk membahas soal kerja sama ekonomi dan rancangan Perjanjian Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

Jotham Napat menyatakan, hubungan bilateral ini akan bisa memajukan kedua negara karena Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Vanuatu usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di Jakarta pada Jumat, 16 Juni 2023.

Pada pertemuan itu, Jotham turut mengungkapkan rencana negaranya guna membuka kedutaan besar di Indonesia dan usulan dari pemerintah Vanuatu untuk mengadakan konsultasi tahunan.

Dalam kesempatan yang sama, Jotham menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indonesia atas bantuan yang diberikan ketika Vanuatu dilanda Topan Judy dan Kevin pada Maret 2023.

Kemudian, Menlu Vanuatu juga mengapresiasi dukungan RI terhadap sebuah rancangan resolusi yang diusulkan oleh negaranya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jotham berujar bahwa rancangan resolusi tersebut mengenai kewajiban negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim.

Menurutnya, perubahan iklim merupakan ancaman bagi seluruh negara kepulauan kecil seperti Vanuatu. Apalagi, sambung dia, Vanuatu adalah termasuk negara yang paling rentan terkait hal ini.

Kedatang dari Jotham Napat itu merupakan kunjungan pertama Menlu Vanuatu ke Indonesia setelah lebih dari satu dekade.

Mulanya, ke-2 negara memulai hubungan diplomatik pada tahun 1995, saat Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Maxime Charlotte Korman mengunjungi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.