BI: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tetap Terkendali

PARBOABOA, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali. 

Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono menyampaikan, posisi ULN Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar USD400,9 miliar, atau tumbuh 2,0 persen (yoy).

"Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik," papar Erwin, Senin (15/1/2024). 

Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS yang mayoritas mata uang global termasuk Rupiah, sehingga berdampak pada angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS​.  

Utang Luar Negeri Pemerintah

Sementara itu, Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar USD192,6 miliar atau tumbuh 6,0 persen (yoy), atau meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut kata Erwin, terutama disebabkan  peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional. 

Hal tersebut dalam bentuk Sukuk Global, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. 

Pemerintah disebutnya, berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. 

Pemerintah juga mengklaim akan mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. 

Adapun kegunaan ULN  pada November 2023 masih mengutamakan mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat. 

Hal itu diklaim dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global. 

Lebih rinci, dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,8 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,6 persen, jasa pendidikan sebesar 16,7 persen, konstruksi sebesar 14,1 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,9 persen. 

Erwin menyebut, Posisi ULN pemerintah diklaimnya relatif aman dan terkendali sebab hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

ULN Swasta Cenderung Menurun

Selain itu untuk Posisi ULN swasta pada November 2023 tercatat sebesar USD196,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy), hal itu lebih dalam ketimbang kontraksi pada bulan lalu sebesar 2,3 persen (yoy). 

Erwin menjabarkan, montraksi pertumbuhan ULN bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dengan masing-masing mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen (yoy) dan 2,5 persen (yoy).

Nilai tersebut kata Erwin, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,4 persen (yoy) dan 2,3 persen (yoy). 

Lebih rini, dari segi sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sejumlah sektor, mulai dari industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. 

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," ungkapnya. 

Prinsip Kehati-hatian

BI mengklaim bahwa ULN Indonesia November 2023 tetap terjaga, hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3 persen, dengan didominasi ULN jangka panjang memiliki pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.

Adapun cara mengelolanya kata Erwin, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

"Hal itu didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tuturnya.