Sri Lanka Mengalami Kebangkrutan, Berusaha Capai Kesepakatan dengan IMF

PARBOABOA, Pematangsiantar - Sri Lanka mengalami kebangkrutan setelah ekonominya runtuh. Jalan satu-satunya bagi pemerintah adalah membuat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) agar dapat bangkit. 

Dilansir Bloomberg, Kamis (23/6/2022), Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan jika negaranya sedang menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekadar kekurangan makanan, listrik, gas, dan bahan bakar. 

"Kami sekarang melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah," kata Wickremesinghe kepada Bloomberg. 

Pemerintah Sri Lanka telah mengadakan pembicaraan dengan IMF, yang berbasis di Washington, Amerika Serikat, untuk mencapai kesepakatan dana. 

Negara di Asia Selatan itu dalam beberapa bulan mendatang butuh US$6 miliar (sekitar Rp89 triliun) untuk menopang cadangan, menstabilkan mata uang, serta membayar tagihan impor yang membengkak. 

Menurut Wickremesinghe, Sri Lanka sudah menyelesaikan diskusi awal dengan IMF serta bertukar pikiran tentang keuangan publik, jaminan sosial, perbankan, dan keberlanjutan utang. 

"Kami bermaksud untuk masuk ke dalam kesepakatan tingkat resmi dengan IMF pada akhir Juli," katanya.

Pemerintah Sri Lanka juga berencana untuk mengadakan konferensi bantuan kredit dengan negara-negara sahabat, seperti Jepang, China, dan India untuk bantuan lebih lanjut. 

Sri Lanka bangkrut karena gagal menghentikan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah sejak mengalami kemerdekaan. 

Stabilitas politik terhambat oleh kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok yang berkepanjangan. Belum lagi tuntutan para demonstran yang hampir setiap pekan berunjukrasa. 

Hamilton Reserve Bank Ltd, yang memegang lebih dari US$ 250 juta dari 5,875% Obligasi Negara Internasional Sri Lanka yang jatuh tempo 25 Juli, pada Selasa lalu mengajukan gugatan di pengadilan federal New York untuk meminta pembayaran penuh pokok dan bunga setelah negara itu gagal bayar bulan lalu.

Wickremesinghe juga mengatakan jika negaranya sudah tak mampu membeli bahan bakar impor karena perusahaan minyak mereka memuliii utang yang sangat banyak. 

Ceylon Petroleum Corporation memiliki utang US$700 juta (Rp10,3 triliun). "Dengan demikian, tidak ada negara atau organisasi di dunia ini yang mau menyediakan bahan bakar untuk kita," kata Wickremesinghe di hadapan para anggota Parlemen.