Soal Nama Penjabat Gubernur, Wagub DKI: Pak Jokowi dan Pak Tito yang Lebih Tau

PARBOABOA, Jakarta – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan purna tugas pada 16 Oktober 2022, yang artinya tersisa dua bulan lagi.

Anies bukanlah satu-satunya kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun ini. Berdasarkan catatan, sebanyak 101 kepala daerah akan habis jabatannya di tahun 2022 ini. Dari jumlah tersebut, 7 di antaranya adalah gubernur.

Kekosongan kursi para kepala daerah tentu tak lepas dari agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serempak yang akan digelar pada November 2024 mendatang.

Artinya, dalam dua tahun ke depan, akan ada kekosongan kepala daerah sehingga akan digantikan oleh penjabat gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Hal ini sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) 10/2016 Pasal 201 poin 9 yang berbunyi:

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024."

Ketika ditanyai soal nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan bahwa itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang cocok menggantikan Anies-Ariza dalam Pj Gubernur itu kewenangannya ada di Presiden Jokowi. Beliau bersama Pak Tito yang lebih tahu," kata Ariza kepada wartawan di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2022).

Ariza menyebut, jika sosok yang akan menggantikan dirinya dan Anies di kursi Pemerintah Provinsi DKI adalah orang yang memahami permasalahan Jakarta hingga diterima semua kelompok masyarakat. Akan tetapi, Ariza enggan menyebut nama sosok itu karena kewenangan berada di tangan Presiden Jokowi.

"Siapa yang dianggap memahami kompleksitas permasalahan di DKI Jakarta, memiliki kemampuan leadership dan manajemennya, figur yang dianggap diterima oleh semua partai, diterima oleh semua kelompok masyarakat yang sangat plural, bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya itu Pak Jokowi yang paling tahu," tuturnya.