Seluruh Ketua DPD Partai Golkar Kompak Tolak Munaslub

PARBOABOA, Jakarta – Seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menyatakan menolak rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam konferensi pers pada Minggu, 30 Juli 2023 di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Bali.

Doli Kurnia menyebut, sebanyak 38 ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Bali pada akhir pekan.

Adapun pertemuan tersebut, kata dia, untuk membahas soal penolakan seluruh DPD terkait rencana Munaslub serta menegaskan akan taat di bawah kepemimpinan Airlangga.

Menurutnya, saat ini DPD hanya ingin fokus bekerja guna memenangkan kontestasi politik tahun 2024 mendatang bersama ketua umum partainya.

Selain itu, Doli juga mengklaim bahwa 38 DPD berkomitmen dan taat terhadap keputusan dari Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) serta Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Dia mengatakan jika DPD telah sepenuhnya menyerahkan mandat kepada Airlangga Hartarto terkait penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar itu turut menyatakan bahwa pemberian mandat termasuk soal proses negosiasi, strategi serta momentum terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Doli mengungkapkan jika seluruh DPD Golkar mendorong Airlangga Hartarto untuk bisa tetap bersama dan menjalin komunikasi dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) baik agenda pemerintahan maupun agenda pemilu.

Airlangga Diminta Mundur

Sebelumnya, Eksponen Golkar atau Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar meminta Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai.

Adapun permintaan itu diajukan dengan alasan bahwa Airlangga Hartarto dinilai membahayakan Partai Golkar sebab terseret kasus hukum.

Hal ini disampaikan oleh Politikus Partai Golkar, Lawrence TP Siburian di Hotel Sultan, Jakarta pada Kamis, 27 Juli 2023.

Lawrence mengatakan, nantinya, setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan pleno guna menetapkan rapat pimpinan (Rapim) dan dilanjutkan dengan menetapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dia menyatakan, apabila Airlangga menolak mundur, maka pihaknya akan meminta para DPD tingkat 1 untuk tetap melaksanakan Munaslub meski tanpa 2/3 DPD tingkat 1 yang mengajukan Munaslub.

Dia mengklaim bahwa meski belum dinyatakan secara resmi, namun saat ini seluruh pengurus dan DPD telah sepakat untuk melaksanakan Munaslub.

Menurutnya, para pengurus maupun DPD pada prinsipnya mengikuti keputusan dari Eksponen Golkar dan tidak ada satu pun yang memberikan perlawanan.