Safari Politik Anies Terganggu, NasDem Singgung soal Kualitas Demokrasi Pemda

PARBOABOA, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menyinggung kualitas demokrasi pemerintah daerah (Pemda) terkait pencabutan izin safari politik Anies Baswedan.

Menurutnya, Pemda setempat harusnya tidak menghambat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah juga semestinya memfasilitasi dan menjamin kelancaran tokoh-tokoh yang hendak melakukan hal serupa.

"Tentu ini kan demokrasi ya, untuk kepentingan demokrasi, tentu pemerintah daerah perlu juga membantu untuk kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia," kata Johnny di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (01/12/2022).

Kendati demikian, Johnny menilai, terhalangnya safari politik Anies Baswedan hanyalah masalah komunikasi, dan berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi.

"Itu soal-soal administratif, mudah-mudahan contoh-contoh itu menjadi acuan agar yang berikut-berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik, positive thinking saja dulu," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) juga berharap pemerintah daerah bisa membuka pintu komunikasi antara masyarakat dengan tokoh-tokoh dan calon pemimpin nasional selama hal itu masih sejalan dengan aturan yang telah ditentukan.

Hambatan Safari Politik di Dua Daerah

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyebut, banyak kendala yang dialami oleh Anis Baswedan saat hendak melakukan safari politik ke berbagai daerah, seperti Jawa Barat dan Aceh.

“Di daerah banyak kesulitan, perizinan tiba-tiba dicabut, terasa banyak sekali. Misalnya perizinan penggunaan lapangan, izin sudah dikeluarkan Pemda, tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah,” tutur Ali dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

“Di Aceh hampir beberapa daerah mengalami hal yang sama. Jadi kemarin di Jabar juga ada seperti itu. Bupatinya tIba-tiba ditekan,” papar Ali.