Saat Aksi Berdarah Merebak

Revolusi Sosial Sumatra Timur (Bagian Kedua)

PARBOABOA - Menghadapi Belanda yang mencoba berkuasa lagi pemerintah PM Sjahrir sejak November 1945 menjalankan kebijakan diplomasi, bukan konfrontasi bersenjata. Kebijakan ini ditentang keras oleh kalangan yang tak sudi berkompromi.

Setelah PM Sjahrir meneken perjanjian Linggarjati pada 15 November 1945 ternyata Belanda masih terus menekan. Sebab itu diplomasi masih dilanjutkan. Oposisi terhadap pemerintah Sjahrir menguat.

Pada 4 Januari 1945 kelompok Tan Malaka yang secara terbuka hendak menjatuhkan PM Sjahrir menggelar pertemuan akbar di Purwokerto, Jateng.

Tak kurang dari 143 organisasi (politik, sosial, dan ekonomi) hadir kala itu. Panglima Sudirman turut memberi sambutan. Sebuah isyarat bahwa ia mendukung; tak setuju diplomasi memang dia.

Sebagai tindak lanjut, pada 15 Januari rapat serupa diadakan di Solo. Keputusan penting rapat yang kembali dihadiri Panglima Sudirman ini adalah membentuk sebuah wadah kerjasama lintas-organisasi.

Berupa volksfront (front rakyat), Persatuan Perjuangan (PP) namanya yang disepakati. Pimpinannya Tan Malaka sendiri. Tim kecil kemudian merumuskan program PP.

Program yang disepakati adalah: perundingan dengan Belanda hanya bila Belanda mengakui sepenuhnya kedaulatan RI; pemerintahan oleh rakyat; tentara rakyat; dan mensita perkebunan-perkebunan dan industri-industri asing. Sebutan populernya kemudian adalah ‘minimal program’.

Badan Pekerja KNIP, Pesindo, dan Partai Sosialis ikut bergabung dengan Persatuan Perjuangan awalnya.

Mereka baru mundur setelah menyadari bahwa tujuan PP sebenarnya adalah menaikkan Tan Malaka sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Kelak, Maret 1946, di bawah tekanan berat PP, Sjahrir akhirnya mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Sebelum rapat akbar di Solo, kelompok-kelompok di luar pemerintah serta mereka yang tak puas melihat kinerja otoritas resmi Sumatera dan Sumatera Timur berhimpun di Medan.

Dimotori dua mantan Digulis yang sangat berpengaruh dan beripar—Xarim MS dan Nathar Zainuddin—mereka membentuk wadah bersama.

Markas Agung namanya, lembaga ini dimaksud sebagai wadah bersama. Sarwono Sastro Sutarjo (Ketua Pemuda Sosialis Indonesia—Pesindo) terpilih sebagai ketua umumnya. Nathar Zainuddin penasihat.

Ternyata Markas Agung tak jalan; Pesindo saja yang giat sedangkan kelompok kuat lain macam Napindo (PNI) tidak.

Kendati di Pulau Jawa Persatuan Perjuangan telah menjadi seteru pemerintah sosialis yang didukung Pesindo dan PKI, di Sumatera Timur keadaannya lain. Pesindo dan PKI tetap mendukung Tan Malaka sepenuhnya.

Pasalnya, tokoh misterius ini punya tempat khusus di hati orang-orang pergerakan di Sumatera Timur.

Pernah dua tahun tinggal di kawasan ini (antara lain menjadi guru di kitaran Serbelawan), Tan Malaka menjalin hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh PKI Sumatera Timur macam Xarim MS, Nathar Zainuddin, dan Joenoes Nasution.

Sebulan setelah Markas Agung terbentuk, terbetik kabar tentang seruan membentuk volksfront oleh Persatuan Perjuangan. Di penghujung Januari 1946 Xarim MS dan Luat Siregar mulai merintis pembentukan Persatuan Perjuangan.

Sebuah rapat yang melibatkan sekitar 20 organisasi akhirnya berlangsung pada 11 Februari 1946, dipimpin Ketua KNI Luat Siregar.

Pada peserta rapat ini membentuk apa yang disebut Pucuk Pimpinan Persatuan Perjuangan Sumatera (P4S). Sarwono Sastro Sutarjo menjadi ketua umumnya; Zainal Baharuddin (orang kepercayaan Nathar Zainuddin) Sekjen.

PP segera membentuk cabangnya di daerah-daerah. Pengurus pusat dan cabang-cabang yang segera didirikan didominasi oleh Pesindo (berafiliasi ke Partai Sosialis), PKI, dan PNI. TKR dan Majelis Islam Tinggi (MIT) menjadi anasir pelengkap di sana.

Dalam praktik nanti Persatuan Perjuangan Sumatera dikendalikan segelintir orang. Mereka adalah sang ketua Sarwono S. Soetardjo (Pesindo), Saleh Oemar (PNI), dan seorang wakil PKI.

Para raja dan sultan yang sejak lama berkuasa di Sumatera Timur segera menjadi fokus perhatian mereka. PP melangsungkan serangkaian rapat antara lain di Berastagi, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai.

Mereka membahas soal kontak raja-raja dengan Belanda, komite kerajaan, satuan pengawal bersenjata yang dibentuk raja-raja tertentu dan bahan propaganda pro-Belanda yang diduga disimpan di istana-istana.

Langkah pun ditetapkan: menangkap para raja dan pendukung utamanya, menggedor istana untuk mengambil-alih harta dan bahan propaganda, kalau ada.

Pembersihan

Gerakan dimulai pada 3 Maret 1946. Anthony Reid menggambarkan gerakan ini dengan jelas dalam bukunya.

Ketua PP Sumatera Sarwono Sastro Sutarjo menelepon Tama Ginting, pimpinan PP Tanah Karo. Didukung komandan pasukan paling berpengaruh di sana (Sektor 3), Selamat Ginting, Tama bertindak.

Hari itu juga ia mengundang semua raja urung dan sibayak rapat. Setelah berkumpul, 17 dari penguasa ini—termasuk Nerus dan Nolong Ginting Suka, dua bersaudara yang merupakan orang kuat politik—diasingkan ke Aceh Tengah.

Tak ada pertumpahan darah; keluarga dan kediaman mereka juga tak diusik. Pasalnya, para aristrokrat ciptaan Belanda ini secara sosial-ekonomi hampir tak berbeda dari rakyat Karo umumnya. Selain itu para pimpinan pemuda revolusioner juga berkerabat dengan mereka.

Di Simalungun PP setempat berkoordinasi dengan Komandan Divisi IV Tentara Rakyat Indonesia (TRI, nama baru dari TKR) Kolonel Achmad Tahir (kelak menjadi menteri parawisata, pos, dan telepon—Menarpostel).

Pasukan bersenjata paling kuat di kawasan ini berunsurkan orang Toba. Satu-satunya kekuatan radikal yang berelemen orang Simalungun adalah Barisan Harimau Liar (bagian dari laskar Napindo yang berafiliasi ke PNI) yang dipimpin Saragih Ras.

Pimpinan PP Saleh Oemar, menginstruksikan kepada Pesindo, Napindo, dan PKI di Siantar agar BHL saja yang turun.

Maksudnya agar di lapangan nanti tidak terjadi ekses negatif akibat sentimen suku. Sebagai catatan, di Simalungun sejak dulu tak ada oposisi rakyat terhadap para raja.

Pada 3 Maret malam pasukan BHL menangkap Raja Panai dan seluruh keluarganya. Mereka lantas dibantai dan hartanya dijarah. Saragih Ras ternyata ada masalah lama dengan sang raja.

Esoknya Raja Raya yang ditangkap. Tuan Kaduk Saragih—putra sahabat Si Singamangaraja XII, Raja Rondahaim, serta ayahanda musisi jazz terkemuka Bill Saragih—dibawa ke jembatan dan dieksekusi di sana.

Rumahnya dijarah sebelum dibakar. Raja Purba juga disasar. Tapi ia diselamatkan sepasukan TRI lewat adu kekerasan. Raja Silimakuta sedang di Siantar tatkala rumahnya diserbu-bakar.

Masih pada 3 Maret, ribuan orang mengepung istana sultan di Tanjung Balai, Asahan. TRI dan polisi yang berjaga tak kuasa menghadapi massa. Istana diserbu. 

Sultan, seorang belia yang gesit, berhasil menyelamatkan diri lewat rawa dan baru tujuh belas hari berselang menyerahkan diri ke pos penjagaan Jepang yang tersisa.

Malam 3 Maret itu seorang tengku berpengaruh di Asahan disudahi berikut seisi rumahnya. Besoknya segenap pria aristokrat Melayu di kota ini dibantai. Dalam beberapa hari, tercatat sekitar 140 orang yang kehilangan nyawa di kawasan ini. 

Di Rantau Prapat, tempat Sultan Kualuh berdiam, korban juga jatuh. Awalnya, wakil pemerintah RI, Tengku Hasnan, dan tiga pembantu utama Sultan dipenggal.

Istana diserbu dan semua penghuninya ditawan. Sultan yang sudah sepuh sekarat akibat hunjaman senjata tajam dan kemudian tak jelas lagi rimbanya. Orang-orang pentingnya bertewasan.

Gelombang revolusi juga memecah di Serdang, negeri yang penguasanya anti-Belanda. Untung saja komandan TRI di Perbaungan, Kapten Noerdin, kerabat istana juga. 

Dengan seizin Komandan Divisi IV Kol. Achmat Tahir ia mengambil-alih kekuasaan secara damai. Pada 4 Maret keluarga kerajaan dan para pejabat istana ditawan tapi tetap dalam kenyamanan. 

Istana Sultan Deli berdekatan dengan markas Sekutu di Medan sehingga dengan sendirinya terproteksi. Apalagi barisan pemuda Melayu (PADI) dan Pasukan ke-V (pro-Belanda, dipimpin dokter Nainggolan) juga mengawalnya. 

Di Langkat istana sultan dijaga satuan yang dipersenjatai Inggris. Pasukan ke-V menopang mereka. Pesindo menyerang markas Pasukan ke-V tapi mereka dipukul balik.

Perang berlangsung sampai 6 Maret. Pesindo akhirnya memenangi perang yang menewaskan sekitar 20 orang ini.

Dua hari berselang lima pemuda Melayu bersenjata pro-sultan mengamuk dan menewaskan beberapa musuhnya.

Perang kecil berlangsung di Labuhan Deli. Pasukan Melayu, 50 orang termasuk pimpinan PADI, ditangkap. Pasukan ke-V babak belur.

Pimpinannya, dr. Nainggolan sudah sempat dikarungi. Nyawanya tak jadi melayang karena ada yang menolong dia di saat genting.

Istana kerajaan Langkat di Tanjung Pura juga menjadi sasaran kaum revolusioner. Pada 4 Maret Pesindo Binjai menangkap para pembesar kerajaan berikut orang-orang Toba didikan Belanda di Pasukan ke-V.

Penyair dan tokoh Pujangga Baru termasuk yang ditangkap kendati ia secara resmi masih menjadi wakil RI di kawasan ini.

Pada 6 Maret PKI dan Pesindo mengepung istana Langkat. Tiga hari kemudian istana diserbu setelah aliran listriknya diputus. Semua penghuni ditangkap.

Pada 11 Maret tujuh tengku paling berpengaruh di Langkat dieksekusi. Yang kehilangan nyawa termasuk raja penyair Pujangga Baru, Amir Hamzah. Di Labuhan Bilik, pada 13 Maret tiga tengku terkemuka juga dibantai.

Revolusi sosial Sumatera Timur menjalar ke Samosir lewat para pemuda revolusioner Karo. Pada 7 Maret 1946 para kepala negeri dan kepala huta ditangkap.

Namun, mereka segera dibebaskan setelah berjanji akan tunduk pada suara rakyat. Pimpinan pemerintah Tapanuli dan KNI merespons keadaan dengan mempercepat pemilihan para kepada negeri dan kepala huta sembari mengatakan ‘revolusi sosial telah dilakukan dalam gaya yang teratur’.

Tak puas, Pesindo Tapanuli mengkudeta para elit politik pada 23 Maret. Mereka menangkap 44 pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, dan ketua KNI sendiri.

Dua pekan berselang tentara membebaskan mereka. Pada 13 Mei balik pemimpin Pesindo yang dibekuk tentara. Revolusi sosial pun gagal di Tapanuli.

Dairi tak luput dari terpaan gelombang revolusi sosial. Pada 29 April 1946 empat truk yang penuh pemuda bersenjata dari Tanah Karo dan Aceh diturunkan di Sidikalang.

Mereka dikerahkan pimpinan Persatuan Perjuangan di Medan untuk menggulingkan sejumlah pejabat Dairi yang otokratis dan kaya. Seperti sekarang, birokrasi Dairi kala itu didominasi orang Toba.

Konfrontasi bersenjata segera terjadi. Gelombang pengungsian besar-besaran orang Toba khususnya dari Sidikalang terjadi. TRI Tapanuli datang sehingga kekuatan tak berat ke kubu Karo lagi.

Setelah keamanan pulih upacara perdamaian dilangsungkan. Dalam perhelatan 14 Juni 1946 yang dihadiri Gubernur Sumatera TM. Hasan, Residen Tapanuli dan Residen Sumatera Timur itu 700 orang Karo yang ditahan dibebaskan. Yang tewas selama kekerasan di Dairi ini diperkirakan sekitar 300 orang.

Revolusi sosial berhenti tapi bukan semata karena TRI telah mengambil alih urusan pengamanan.

Selain karena kaum aristokrat yang pro-penjajah telah dibersihkan perhatian para pemuda revolusioner di negeri ini saat itu bergeser ke musuh bersama yang semakin berulah.

Perang mempertahankan kemerdekaan akan segera pecah.

Saat Belanda mulai beragresi pada 1947, masyarakat Sumatera Timur dan Tapanuli kembali teringat pada revolusi sosial.

Pasalnya, salah satu eksekutornya, Barisan Harimau Liar, kembali menjalankan revolusi.

Kali ini sendiri saja. Dalam aksi tersebut, laskar berbasiskan orang Karo, Toba, dan Simalungun yang awalnya dibentuk Jepang untuk mengawal dataran tinggi Sumatera Timur tersebut telah memakan korban yang jumlahnya lebih besar dari revolusi sosial.

Diperkirakan sekitar 2.000 nyawa telah mereka cabut di wilayah Karo, Toba, dan Simalungun.

Mereka yang menjadi korban adalah sesama kaum Republik yang lari untuk menghindari agresi Belanda. Termasuk pemuda-pemuda bersenjata yang membawa serta harta jarahan dati istana.

Bersambung...