Ramainya kasus Pinjol. Jokowi: Perlu Mitigasi Untuk Menghindari Resiko Keuangan digital di Tanah Air

PARBOABOA, Jakarta – Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) yang menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah menarik perhatian dari Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengaku banyak mendengar kabar tentang tingginya bunga yang dibebankan pihak pinjol ke peminjamnya, hingga berbagai penipuan terkait pinjam online tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021). Ia mengatakan maraknya pinjaman online terjadi seiring dengan berkembangnya inovasi di bidang financial technology (fintech).

"Saya memperoleh informasi terkait banyaknya penipuan dan tindak pidana keuangan terjadi pada masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online. Saya juga mendengar banyak masyarakat yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," tuturnya.

Jokowi mengatakan penyelenggara fintech terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Fenomena ini juga diikuti bank-bank berbasis digital yang muncul bersamaan dengan maraknya asuransi berbasis digital, yang didukung dengan hadirnya berbagai macam e-payment.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi ingin jajarannya untuk mengawal perkembangan teknologi di sektor finansial ini. Menurut Presiden, pesatnya perkembangan teknologi itu harus difasilitasi agar tumbuh secara sehat dan mampu mendorong perekonomian masyarakat.

Jokowi mengatakan dirinya ingin Indonesia membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, ekosistem keuangan digital dan bertanggung jawab. Menurut dia, jika dikawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan bisa membawa negara ini menjadi pusat ekonomi terbesar dunia ketujuh di tahun 2030.

Terkait maraknya pinjaman oline yang menjerat masyarakat, Jokowi berharap perusahaan pembiayaan fintech memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini untuk menghindari munculnya kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, Jokowi menginstruksikan seluruh industri jasa keuangan digital untuk melaksanakan program literasi keuangan mulai dari desa. Hal itu bertujuan supaya masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, dan juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko rendah.

"Saya harap kita dapat terus menjaga dan mendorong ekosistem keuangan digital yang tangguh, berkelanjutan dan melakukan percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi kita," pungkas Presiden.