Presiden Partai Buruh: Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya Itu Bohong!

PARBOABOA, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti narasi Menteri Keuangan Sri Mulyani soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hanya dinikmati oleh orang kaya.

Ia mengatakan, narasi itu adalah sebuah kebohongan.

“Mana ada Pertalite dan Solar bersubsidi dipakai oleh orang kaya. Bohong!,” kata Iqbal Said saat berorasi di atas mobil komando, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (06/09/2022) kemarin.

Ia tak sepakat tentang subsidi BBM tidak tepat sasaran dan menantang Sri Mulyani untuk melihat langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kami undang dengan terbuka Menteri Keuangan, ayo bersama kita duduk di sebuah SPBU yang ramai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Apa benar yang mengisi Pertalite dan Solar bersubsidi itu orang kaya apa bukan,” ujarnya.

Said menjelaskan, Litbang Partai Buruh dan KSPI mencatat, 120 juta orang adalah pengguna Pertalite. Oleh karena itu, ia menolak keras narasi yang disampaikan pemerintah tentang orang kaya yang menikmati BBM bersubsidi.

“Kok nyalahin orang kaya. Orang kaya itu pakai Pertamax, atau Solar Dex. Kerjanya berbohong saja sama rakyat,” ucapnya.

Selain itu, dalam orasinya, Iqbal Said menyebutkan bahwa setiap minggu para buruh akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya sudah telepon Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, 10 provinsi di Sumatera, 5 provinsi di Kalimantan, 6 provinsi di Sulawesi dan 6 provinsi di Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, dan NTT menyatakan siap bergerak,” jelasnya.

Said menambahkan, pergerakan para buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa akan digilir per daerah dan akan mencapai puncaknya pada akhir November atau awal Desember tatkala BBM tak kunjung turun, Omnibus Law disahkan, serta upah tak dinaikkan.

“Omnibuslaw lah penyebab upah tidak naik berturut-turut bahkan di tengah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM menteri tenaga kerja dengan seenaknya tanpa ada hati menyebut tidak ada kenaikan upah tahun 2033 menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021," tandasnya.