Presiden Joko Widodo (Dok. cnnindonesia)

Mahfud MD: Presiden Minta RKUHP Dibahas Kembali Bersama Masyarakat

Juni | Politik | 02-08-2022

PARBOABOA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga kini masih menuai kontroversial. Pasalnya, ada 14 poin penting  yang kini tengah menjadi masalah atau sorotan.

Oleh karena itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada jajarannya untuk memastikan masyarakat memahami masalah dalam pembahasan RKUHP. Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya agar membahas RKUHP bersama masyarakat guna menampung berbagai aspirasi atau usulan.

"Oleh sebab itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu. Sehingga kami diminta mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat," kata Mahfud MD dalam jumpa pers setelah rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Mahfud kemudian menyebutkan, pemerintah akan menempuh dua jalur demi menjalankan perintah yang telah dikeluarkan oleh presiden Jokowi. Jalur pertama adalah terus membahas sejumlah permasalahan RKUHP di Parlemen, dan melakukan diskusi-diskusi yang lebih terbuka.

"Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini, kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu," ujar Mahfud.

"Seluruh yang akan kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ketatapemerintahan kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh," lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah berencana untuk mengesahkan RKUHP sebelum tanggal 17 Agustus. Pemerintah berniat menjadikan KUHP versi baru sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

Namun, sejumlah kelompok masyarakat berikan penolakan terhadap rencana tersebut. Sebab, masyarakat menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengesahkan RKUHP. Selain itu, mereka mengatakan masih ada sejumlah pasal dalam RKUHP yang masih bermasalah.

"Kalau dibahas ngebut tanpa partisipasi bermakna dari publik, bukan memberi kado, tetapi justru melecehkan perayaan HUT kemerdekaan karena pemerintah tak peduli dengan rakyat," ungkap peneliti Formappi Lucius Karus, dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (2/8/2022).

Tag : #rkuhp    #demo rkuhp    #politik    #Menkopolhukam    #Mahfud MD    #pemerintah   

Baca Juga