Presiden Bantah Istana Bekingi Keberadaan Ponpes Al Zaytun

PARBOABOA, Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) membantah jika Istana membekingi keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang berada di Indramayu, Jawa Barat.

Bantahan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada awak media usai meninjau Pasar Palmerah di Jakarta Pusat pada Senin, 26 Juni 2023.

Kata ‘ndak’ Jokowi sampaikan berulang kali saat membantahan isu jika istana membekingi Al-Zaytun.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga membantah adanya keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai salah satu figur yang membekingi ponpes tersebut.

Kata ‘ndak’ sebanyak tiga kali kembali ia lontarkan saat membantah hal itu.

Jokowi menuturkan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk menelusuri apa yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun.

Orang nomor satu di Indonesia ini pun meminta publik untuk bersabar menunggu hasil dari penelusuran tersebut.

Sikap Pemerintah

Sebelumnya, Mahfud MD dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta pada Sabtu, 24 Juni 2023 membeberkan sikap pemerintah terhadap Ponpes Al-Zaytun.

Dalam jumpa persnya, Mahfud mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sanksi pidana terhadap pimpinan Ponpes Al-Zaytun, yakni Panji Gumilang.

Mahfud lalu memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah penegakan hukum kepada pimpinan pondok itu.

Kemudian, pemerintah akan memberikan tindakan hukum administrasi terhadap Ponpes Al-Zaytun, para pengelola ponpes serta sekolah yang dikelola oleh Al-Zaytun.

Sekadar informasi, lembaga Al-Zaytun mengelola madrasah dari jenjang ibtidaiyah (MI), tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA).

Selanjutnya, Mahfud memastikan jaminan, keselamatan, serta ketertiban sosial di masyarakat terkait aksi-aksi dari Panji Gumilang dan keberadaan Ponpes Al-Zaytun itu sendiri.

Hal ini bakal menjadi tugas dari Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat bersama BIN, Polda, TNI dan institusi terkait lainnya.