Bupati Bogor Ade Yasin Kena OTT KPK, PPP Beri Respons

PARBOABOA, Jakarta – Beberapa waktu lalu, Bupati Bogor sekaligus Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu (27/4).

Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP melalui Sekretaris Jendral (PPP), Arwani Thomafi lantas buka suara usai penangkapan tersebut.

Arwani mengatakan, saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti duduk perkara yang menjerat Ade. Ia pun mengatakan, masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.

"Belum mengetahui duduk soalnya. Baiknya kita tunggu penjelasan resmi KPK,"ucap Arwani dalam keterangannya, Rabu (27/4).

Kemudian, Arwani mengatakan pihaknya mempersilahkan KPK untuk memproses Ade secara hukum yang berlaku. Namun, Arwani enggan memberikan keterangan lebih jauh mengenai adanya kemungkinan pihak PPP untuk memberi pendampingan hukum kepada Ade.

Senada dengan Arwani, Wasekjen PPP Syaifullah juga ikut buka suara terkait penangkapan Ade. Ia mengaku, pihaknya memang belum mengetahui sama sekali letak perkara pada kasus Bupati Bogor Ade Yasin.

Syaifullah menyebutkan, PPP akan menunggu pengumuman resmi dari pihak KPK selama 1x24 jam sampai adanya penetapan kasus.

Syaifullah lanjut mengatakan, pihaknya saat ini juga masih berprasangka baik terkait OTT tersebut dan meminta kepada semua pihak agar menggunakan asas praduga tak bersalah.

"Kami mesti menunggu penjelasan KPK yang memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status Bu Ade dan kami sangat menghormati proses hukum,"ucap Syaifullah.

Ade Yasin sendiri adalah kader PPP yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bogor pada Pileg 2014. Setelah menjadi Wakil Ketua 1 DPRD, pada 2018 ia mencalonkan diri maju dalam Pilbup Kabupaten Bogor berpasangan dengan Iwan Setiawan.

Ade ditangkap pihak KPK pada Rabu (27/4) pagi karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana suap. Namun, kasus suap yang menjerat Ade belum diketahui secara pasti.

Dalam OTT tersebut, KPK juga berhasil menjaring 12 orang lainnya termasuk auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.