Polemik Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Anggap Kubu AHY Preman

PARBOABOA, Jakarta – Acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat (PD) di Tangerang, Banten, yang dibubarkan kubu AHY mengundang reaksi keras dari Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda. Dia tidak terima dengan perlakuan kubu AHY.

Saiful yang merupakan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko menyebut DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai preman.

Pernyataan itu dilontarkan setelah ready viewed acara HUT Partai Demokrat yang dibubarkan oleh PD kubu AHY. Ia menyayangkan Demokrat pimpinan AHY yang tidak menghargai para pendiri partai.

"Mereka (DPP Demokrat pimpinan AHY) senangnya berbuat kayak begitu, cara-cara premansime, kayak orang-orang yang enggak sekolah yang tidak mendapat pendidikan," kata Saiful saat dihubungi, Senin (13/9/2021).

Ia menyebut cara-cara premanisme seperti ini bukan pertama kali dilakukan oleh kubu AHY. Saiful mengatakan, kubu AHY juga pernah melakukan cara serupa saat Kongres Luar Biasa digelar di Sibolangit beberapa waktu lalu.

Saiful heran kenapa kubu Demokrat pimpinan AHY bisa melakukan tindakan seperti itu. Terlebih lagi, dalam acara HUT itu, para pendiri partai hanya menggelar acara kecil-kecilan untuk mengenang pendirian partai.

"Sudah enggak jamnnya lagi parpol gitu-gituan. Ini kan bukan ormas ecek-ecek, ini partai politik loh. Kok, pakai cara-cara preman begitu?" tuturnya.

Sebelumnya, acara HUT Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dibubarkan oleh pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya menyatakan bahwa Partai Demokrat yang sah hanyanya PD kepemimpinan AHY.

Langkah pembubaran itu dilakukan untuk mengingatkan kubu Moeldoko bahwa pemerintah sudah mengesahkan PD kepemimpinan AHY. Ia juga meminta kubu Moeldoko agara tak lagi mengaku sebagai kepemimpinan PD yang sah.

"Ini Banten, Bung! Jangan ganggu kehormatan dan kedaulatan Partai kami dengan acara ilegal dan provokatif seperti ini," ucap Iti dalam siaran pers, Jumat (10/9).

Terkait konflik kepemimpinan Partai Demokrat, pemerintah telah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang oleh kubu Moeldoko. Hasil KLB tersebut dinilai belum lengkap, antara lain sejumlah dokumen soal DPC, DPD, hingga surat mandat.