Polda Metro Jaya Bakal Tambah 70 Kamera ETLE di Jakarta pada 2023

PARBOABOA, Jakarta - Penindakan pelanggaran lalu lintas sepenuhnya akan dilakukan menggunakan tilang elektronik pada tahun 2023. Dimana nantinya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah 70 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) pada tahun 2023 mendatang.

Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Latif Usman mengatakan akan menambah 70 kamera ETLE yang dipasang pada sejumlah ruas jalan yang belum memiliki ETLE. Wilayah itu mulai dari jalan protokol hingga ruas jalan penyangga menuju Jakarta.

“Wilayah Jakarta Raya ini, kan 1×24 jam ada aktivitas masyarakat jadi kamera ETLE ini akan dipasang menyeluruh. Dengan penindakan secara elektronik ini betul-betul transparansi dalam hal penindakan hukum bisa dirasakan masyarakat,” kata Latif Usman di Polda Metro Jaya, Kamis, (22/09/2022).

Menurut Latif, penindakan elektronik akan terus dikembangkan. Oleh karena itu, kepolisian berharap seluruh ruas jalan di Jakarta dan wilayah aglomerasi telah terpasang ETLE. Sehingga nantinya penilangan manual di jalan akan ditiadakan.

“Secara keseluruhan ketika ruas jalan telah terawasi tidak boleh ada lagi tilang manual tapi karena ada beberapa ruas jalan belum terpasang ETLE itu harus pengawasan manual,” katanya.

Sementara itu, ketika menghadiri syukuran perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bersyukur dikarenakan program prioritas prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi), yakni tilang elektronik ETLE, diterapkan di 34 Polda

"Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Lantas ke-67, kita selesaikan program prioritas kita, yaitu ETLE nasional yang hari ini diresmikan di delapan Polda, sehingga totalnya saat ini sudah selesai di 34 Polda," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (22/09/2022).

Meski begitu, Sigit tetap meminta seluruh jajaran Korps Lalu Lintas Polri terus mengembangkan serta meningkatkan penerapan ETLE tersebut. Sigit juga menuturkan tilang elektronik tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tapi juga harus diterapkan di wilayah kabupaten dan kota.