Legislator: Peralihan Kampus Jadi PTN-BH Harus Dievaluasi

Juni | Pendidikan | 11-11-2022

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah (Foto: DPR)

PARBOABOA, Jakarta – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ferdiansyah menilai banyaknya permasalahan di perguruan tinggi perlu diinvestigasi. Salah satunya adalah keinginan pemerintah membuat seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum.

“Padahal kita harus melakukan evaluasi dulu yang menyeluruh. Apakah selama ini yang beberapa perguruan tinggi yang telah berstatus PTN-BH itu oke enggak? Justru (setelah dievaluasi) baru kita berani menyatakan PTN-BH bisa dilanjutkan apabila memenuhi syarat sekian,” ujar Ferdi di sela Rapat Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (11/11/2022).

Ferdi mengatakan, kehadiran Panja Perguruan Tinggi Komisi X bertujuan membantu pemerintah, khususnya terkait SDM unggul. Menurutnya, kehadiran panja berguna untuk membantu pemerintah memberikan kritikan objektif, konstruktif, dan solusi serta rekomendasi yang seyogyanya harus dilaksanakan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Tujuan dibuat Panja Perguruan Tinggi ini karena kami melihat ketika reses mendapatkan masukan baik formal maupun informal. Maka kami memandang perlu dilakukan pembuatan panja, karena salah satunya menyangkut ada yang kita harus dukung, yaitu Program Pak Jokowi mengenai SDM unggul. salah satunya ada di level perguruan tinggi,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung soal program prioritas di Kemendikbud, yakni Kampus Merdeka. Ia mempertanyakan sejauh mana implementasi Kampus Merdeka, baik kebermanfaatan ataupun kendalanya.

“Termasuk mahasiswanya dapat manfaat enggak? Dosennya dapat manfaat enggak? Jangan sampai dari 5,6 juta siswa perguruan tinggi dan 380 ribu dosen sebenarnya yang bermanfaat cuma 1 persen. Buat apa itu menjadi program prioritas? Ini kan artinya tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Ferdi menegaskan jika ada keberhasilan dari program tersebut, tidak bisa dinilai dengan singkat. Apalagi Kemenkeu telah mewanti-wanti resesi dalam waktu dekat yang berdampak pada efisiensi pada penggunaan anggaran APBN.

“Seandainya pun ada keberhasilan (dari program ini), tidak bisa dinyatakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu kami akan menegaskan seandainya pun berhasil, berhasilnya di mana? manfaatnya seperti apa? Kalaupun gagal, gagal di mana? Konsekuensi logisnya apa?,” pungkasnya.

Tag : #ptn badan hukum    #dpr ri    #pendidikan    #kemendikbudristek    #kampus merdeka    #nadiem makarim   

Baca Juga