Pemerintah Bakal Buka Beasiswa LPDP untuk 3.256 Mahasiswa di 2023

PARBOABOA, Jakarta – Kemajuan teknologi memberikan kemudahan kepada kita untuk mengakses dan mendapatkan informasi bahkan dari seluruh dunia dengan mudah, termasuk informasi tentang beasiswa.

Dengan memanfaatkan media digital, kita dapat mencari informasi tentang adanya beasiswa baik dalam maupun di luar negeri.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan membuka beasiswa untuk 3.256 mahasiswa di tahun 2023 yang akan datang. Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (20/09/2022).

“Untuk LPDP diharapkan ada pemberian beasiswa baru kepada 3.256 mahasiswa (di 2023). Sementara untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima (beasiswa LPDP) saat ini dapat kami pertahankan kontinuitas beasiswanya,” kata Isa, Selasa (20/09/2022).

Isa juga mengatakan bahwa beasiswa tersebut masuk ke dalam anggaran pendidikan yang diusulkan dalam RAPBN 2023 senilai Rp608,3 triliun. Jika dirinci, anggaran tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp223,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp69,5 triliun.

Namun, tidak hanya dialokasikan untuk beasiswa LPDP, anggaran pendidikan tersebut juga diperuntukan untuk program Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 976.800 mahasiswa, di mana masing-masing akan disalurkan melalui Kemendikbudristek dan Kemenag.

Kemudian untuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Isa berharap, untuk BOS terutama di Kemenag dapat memberikan manfaat kepada 8,8 juta siswa.

Anggaran pendidikan Rp608,3 triliun ditujukan untuk menjawab tantangan bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN, kemudian skor Program for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan merata, juga partisipasi pada pendidikan anak usia dini maupun perguruan tinggi yang tergolong rendah, serta keinginan untuk meningkatkan daya laku dari lulusan pendidikan vokasi sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di lulusan pendidikan tersebut.

"Adapun kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2023, itu termasuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, kemudian peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja, pemerataan kualitas pendidikan, dan juga penguatan kualitas layanan pendidikan," tambahnya.