PBB Setujui Pengiriman Misi Keamanan, Haiti Siap Perangi Geng Kriminal

PARBOABOA, Jakarta - Pemerintah Haiti bisa sedikit bernapas lega setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengizinkan misi keamanan luar negerinya membantu negara Karibia itu untuk memerangi geng kriminal.

Sudah sejak tahun lalu pemerintah Haiti telah meminta bantuan kepada PBB, namun baru Senin (2/10/2023) lalu mendapat lampu hijau. 

Ternyata, respons terhadap permintaan bantuan Haiti tertunda karena kesulitan menemukan negara yang bersedia memimpin misi bantuan keamanan. 

Menteri Luar Negeri Haiti, Jean Victor Geneus mengatakan, keputusan DK PBB ini akan menjadi secercah harapan bagi orang-orang yang sudah terlalu lama menderita.

Pasalnya, geng-geng kriminal di Haiti sangat meresahkan bahkan menguasai ibu kota negara, Port-au-Prince. 

Hingga akhirnya, pada bulan Juli lalu, Kenya maju dengan menjanjikan 1.000 polisi. Bahama memberikan komitmen 150 orang, sementara Jamaika serta Antigua dan Barbuda juga menegaskan akan membantu.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak mengirimkan pasukan apa pun, tapi berharap dapat menyediakan 100 juta dolar AS untuk mendukung misi multinasional tersebut. 

Bantuan itu akan berupa logistik dan keuangan, yang dapat mencakup intelijen, pengangkutan udara, komunikasi, dan dukungan medis.

Menteri Luar Negeri Kenya, Alfred Mutua dalam postingan pada Senin malam di akun X-nya mengatakan, mandat ini tidak hanya mengenai perdamaian dan keamanan, tetapi juga tentang pembangunan kembali politik, ekonomi, dan stabilitas sosial Haiti.

Namun hingga saat ini, belum diketahui pasti seberapa cepat pasukan akan dikerahkan ke Haiti. 

Belasan tahun lalu, tepatnya 2004, pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti setelah pemberontakan yang menyebabkan penggulingan dan pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide. 

Pasukan penjaga perdamaian keluar pada 2017 dan digantikan oleh polisi PBB, yang lalu keluar pada 2019.

Dewan Keamanan PBB

DK PBB yang beranggotakan 15 negara telah mengadopsi sebuah resolusi yang dirancang oleh AS dan Ekuador, yang memberikan wewenang kepada misi Dukungan Keamanan Multinasional 'untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan'.

Ini merupakan sebuah kode yang artinya diperbolehkannya penggunaan kekuatan dalam memerangi kelompok kriminal di Haiti.

Sebelum memutuskan sesuatu, ke-15 negara akan mengadakan pemungutan suara. 

Dalam kasus ini, China dan Rusia abstain karena khawatir akan mengizinkan penggunaan kekuatan secara menyeluruh berdasarkan Bab 7 Piagam PBB. 

Sementara 13 anggota sisanya memberikan suara yang mendukung pengerahan misi keamanan PBB.

Diplomat senior AS, Jeffrey DeLaurentis menegaskan, keputusan ini dimbil demi menciptakan cara baru dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. 

Selain menyetujui misi keamanan, DK PBB juga memperluas embargo senjata PBB yang mencakup semua geng kriminal. Embargo sebelumnya hanya berlaku pada individu tertentu.

Para pejabat Haiti menyakini, senjata yang digunakan oleh geng-geng tersebut diyakini sebagian besar diimpor dari AS. 

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan, jika saja embargo ini diambil lebih awal, situasi keamanan di Haiti mungkin tidak akan memburuk seperti sekarang ini.