Partai Nasdem Beri Tolakan Keras Terkait Pengunduran Pemilu 2024

PARBOABOA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu diundur satu hingga dua tahun mendatang. Menurutnya, Pemilu pada 14 Februari 2024 akan mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (23/2).

Cak Imin mengatakan, terdapat beberapa hal yang membuatnya mantap mengusulkan pengunduran pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekomi saat pemilu berlangsung.

Kemudian yang kedua, transisi kekuasaan akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu.

Mendengar hal itu, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usulan tersebut mentah-mentah. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan memegang teguh konstitusi dan hasil kesepakatan bersama Komisi II DPR dengan pemerintah bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada 14 Februari.

"Penetapan Pemilu 2024 konsensus bersama pemerintah dan DPR. Jadi, hari ini tidak ada yang harus kita perdebatkan lagi karena Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024. NasDem berpegang teguh pada konstitusi itu," kata Ali, Rabu (23/2).

Ia mengatakan, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan karena dasar dari bernegara adalah menjalankan konstitusi.

Atas dasar itu, Ali meminta semua pihak menahan diri untuk menyampaikan pernyataan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

"Tentunya dengan pernyataan seperti itu akan membuat kegaduhan dan polarisasi antara kelompok setuju dan tidak setuju. Sebaiknya menahan diri untuk tidak umbar pernyataan karena nanti akan mengganggu upaya pemerintah dalam penataan ekonomi dan hal-hal lain," ujar Ali.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan partainya akan memperjuangkan amanat konstitusi bahwa pemilu harus diselenggarakan setiap lima tahun dan masa jabatan seseorang menjadi presiden maksimal dua periode tetap terlaksana.

"PKS akan konsisten berjuang sesuai konstitusi. Pemilu tiap lima tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan Presiden," kata Mardani.

Ia mengatakan penyelenggaraan pemilu tercatat tidak pernah mengganggu pembangunan selama ini.

Menurut Mardani, hal yang justru berpotensi mengganggu proses demokrasi di Indonesia adalah niat berkuasa lebih lama.

"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu, tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," tuturnya.

Tak hanya Nasdem dan PKS, usulan Gus Muhaimin pun menimbulkan kritik dari anggota DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda menilai usulan itu telah mencederai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait keputusan pelaksanaan Pemilu yaitu 14 Februari 2024.

Padahal, Fraksi PKB di dalamnya telah ikut menyetujui penetapan jadwal pemilu. Selain itu, menurutnya, saat ini lebih baik fokus untuk menyusun agenda menuju Pemilu 2024.

"Sekarang lebih baik berfokus menyusun tahapannya termasuk mengisi berbagai kekosongan norma baik dalam PKPU dan Peraturan Bawaslu agar pelaksanaan Pemilu 2024 itu jadi lebih baik untuk hasilkan kepemimpinan nasional yang baru," tegasnya.