Rian | Hukum | 19-12-2023
PARBOABOA, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menciduk seorang Kepala Daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). OTT kali ini menciduk Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba di Jakarta, Senin (18/12/2023).
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
Tak hanya Abdul Gani Kasuba, Komisi Anti Rasuah juga menangkap pejabat terkait lain dan pihak swasta di Kota Ternate, Maluku Utara. Total yang terjerat OTT dalam perkara yang sama berjumlah sekitar 15 orang.
Abdul Gani Kasuba menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara selama dua periode. Ia terpilih menjadi Gubernur pertama kali pada tahun 2014. Kemudian, terpilih kembali di periode kedua, tahun 2019-2024.
Sebelum jadi Gubernur, ia pernah menjabat Wakil Gubernur Maluku Utara Perioden 2008-2013. Penangkapan Abdul Gani Kasuba menambah daftar Kepala Daerah yang terjerat OTT selama tahun 2023.
Dalam catatan PARBOABOA, ada 3 Kepala Daerah terjerat OTT di tahun ini, yaitu: OTT Bupati Kabupaten Kapuas, Ben Brahim S Bahat, OTT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan OTT Bupati Meranti, Muhammad Adil.
Setelah terciduk OTT KPK, harta kekayaan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, kini jadi sorotan. Berapa total kekayaannya?
Dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Abdul Gani Kasuba memiliki total kekayaan Rp6.458.409.184.
Harta kekayaan tersebut mencakup 9 benda tak bergerak berupa tanah yang masing-masing terletak di Jakarta Selatan, Ternate dan Halmahera Utara.
Ada juga sejumlah bangunan yang tercatat sebagai hasil sendiri, total jika diuangkan dengan harga tanah di atas mencapai Rp5.380.000.000.
Ia juga memiliki satu alat transportasi berupa mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2012 senilai Rp75.000.000 sebagai hasil sendiri.
Sementara itu harta bergerak lain sebesar Rp330.000.000 dan kas yang setara kas berjumlah Rp673.409.184.
Editor : Rian
Tag : #ott kpk #korupsi #hukum #gubernur maluku utara #kpk #kekayaan gubernur maluku utara