Mayoritas Caleg dari Petahana, Nasib Kualitas Parlemen Indonesia?

PARBOABOA, Jakarta – Lembaga survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat sekitar 93 persen anggota DPR periode 2019-2024 kembali mencalonkan diri di Pemilu 2024.

Bahkan, kata Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, sebagian besar kembali maju di daerah pemilihan (dapil) yang sama.

"Sebagiannya juga sudah maju di dapil tersebut lebih dari 2 periode pemilu," ungkapnya di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Catatan CSIS, kata Arya, banyak caleg petahana sengaja memilih dapil yang sama dalam pemilu mendatang karena telah punya basis politik yang kuat di daerah tersebut.

Kondisi itu, katanya, membuat potensi caleg petahana melenggang kembali ke Senayan cukup besar dibanding pendatang baru.

"Jadi perlu usaha yang keras bagi penantang baru untuk mendapatkan kursi," jelasnya.

Jika dirinci berdasarkan partai politik, lanjut Arya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi parpol yang persentasenya paling besar menaruh caleg petahana di dapil yang sama.

"Hampir 100 persen," tegasnya

Tidak hanya itu, CSIS juga mencatat, sekitar 80 persen caleg petahana mendapatkan nomor urut satu dan dua dalam daftar bacaleg yang diajukan parpol.

"Nomor urut satu dan dua membuat potensi caleg petahana menang menjadi lebih besar. Sebab, parpol memprioritaskan caleg dengan nomor urut tersebut," ungkapnya.

Meski begitu, Arya menilai peluang caleg penantang baru untuk menang tetap terbuka.

"Kalau kita lihat dari data-data pemilu sebelumnya itu kan persentase keterpilihan penantang baru cukup besar," katanya.

Pemilu 2024 Jadi Momentum Perbaiki Kualitas Parlemen

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes juga mengajak masyarakat memperbaiki kualitas parlemen Indonesia di Pemilu 2024.

Caranya, tambah Arya, dengan mendorong bakal calon anggota legislatif yang berkualitas serta memiliki rekam jejak yang baik.

"Tugas kita mendorong orang-orang yang punya kualitas bisa terpilih dan tentunya anak-anak muda," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal yang mengajak masyarakat memperbaiki kualitas legislatif dengan memilih caleg berintegritas, bukan narapidana korupsi dan punya tujuan jelas saat di parlemen.

"Pileg yang berkualitas akan menentukan sejauh mana parlemen atau DPR merepresentasikan masyarakat dan mengangkat aspirasi masyarakat," katanya.

Apalagi selama ini, DPR cenderung tidak melibatkan partisipasi publik membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Sehingga, kata Nicky, banyak undang-undang yang dianggap bermasalah oleh publik dan digugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Problem parlemen periode 2019 adalah kurang menjalankan partisipasi publik, contohnya saat membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi parlemen mestinya membuka diri seluas-luasnya bagi suara masyarakat," ujarnya.

Parlemen ke depan, mesti akuntabel dalam membahas RUU, jangan seperti sebelumnya yang cenderung diam-diam, tambah Nicky.