Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa dan Buruh Serbu Istana Hari Ini

PARBOABOA, Jakarta - Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama sejumlah elemen mahasiswa akan melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hari ini, Selasa (13/9) di kawasan Istana Negara, Jakarta.

Massa akan terlebih dulu berkumpul di depan gedung International Labour Organization (ILO) di Jalan MH Thamrin pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, massa akan bergerak bersama-sama menuju Istana Kepresidenan.

Ketua Umum Sekolah Mahasiswa Progresif Ihsan Kamil sebagai salah satu anggota aliansi Gebrak mengklaim bakal ada 4 ribu buruh dan 3 ribu mahasiswa dari berbagai organisasi serta kampus yang ikut demo hari ini.

"Betul, hari ini Gebrak akan aksi di Istana," kata Ihsan Kamil, Selasa (13/9).

"Ada sekitar 4 ribuan buruh dari berbagai organisasi/serikat buruh anggota Gebrak. Dan ada sekitar 3 ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan Banten," lanjutnya.

Berdasarkan siaran pers yang dirilis, massa Gebrak akan menyuarakan lima tuntutan terkait kenaikan BBM dan sejumlah isu lainnya.

Pertama, menolak kenaikan harga BBM dan menuntut harga kebutuhan pokok diturunkan. Kedua, mencabut Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunannya.

Ketiga, mencabut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Keempat, menolak RKUHP, serta yang kelima yakni menolak Revisi UU Sisdiknas.

Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno menegaskan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM harus ditolak karena membuat kondisi ekonomi masyarakat makin sulit.

"Kebijakan menaikan harga BBM ini menambah rangkaian kebijakan Pemerintah yang membuat masyarakat semakin terpuruk dan menderita," kata Sunarno, Selasa (13/9).

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM jelas mempunyai efek domino yang ditimbulkan, yakni kenaikan harga bahan-bahan pokok akibat biaya produksi dan distribusi yang juga meningkat.

Sunarno pun heran mengapa pemerintah tak menghentikan saja proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan jika memang kondisi keuangan negara sedang sulit. Pemerintah justru lebih memilih memangkas subsidi BBM demi menyehatkan keuangan negara. 

"Pemerintah mengambil sikap ini tanpa terlebih dahulu memilih kebijakan alternatif yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti merekonstruksi APBN dan mengalihkan pendanaan proyek IKN," kata dia. 

"Hal ini secara jelas menunjukan, bahwa keputusan menaikan harga BBM sama sekali tidak didasarkan pada keberpihakan Pemerintah kepada rakyat," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9) pukul 13.30 WIB.

Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat respons negatif dari publik. Demonstrasi pun bermunculan di sejumlah kota di Indonesia guna menentang keputusan tersebut.