Sebut Pemerintah Bergaya Orde Baru, Megawati Cuci Tangan?

PARBOABOA, Jakarta - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri mengkritik keras pemerintah saat ini dengan menyebutnya bergaya orde baru (Orba).

Menurut Mega, Republik Indonesia yang dibangun dengan tetesan darah pengorbanan, telah mencapai titik kehancuran karena praktek kekuasaan saat ini yang inkonstitusional dan tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi.

"Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman orde baru," kata Mega saat menghadiri acara relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023)

Pernyataan Presiden ke 5 Republik Indonesia ini, sontak disoraki oleh anggota relawan, termasuk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dengan menyebut kata 'lawan' secara berulang kali.

Mega juga mengajak seluruh relawan yang hadir agar tidak takut melawan pengeroposan demokrasi, yang menurutnya berpotensi terjadi di Pemilu 2024 mendatang. 

Ia bahkan menyindir aparat negara yang rentan tersandera pengaruh kekuasaan agar tidak boleh melempem. 

Bagi Mega, aparat negara merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang punya hak kebebasan untuk menolak segala bentuk intimidasi.

"Benar apa benar? Insyaf, makanya jangan takut," ujarnya.

Megawati Cuci Tangan?

Pernyataan Megawati rupanya memantik beragam reaksi publik. Pakar Politik Universitas Nasional Jakarta, Prof. TB Massa Djafar, memberikan catatan menarik soal ini.

Menurut Djaffar, apa yang disampaikan Megawati cukup beralasan jika berkaca pada kondisi politik hari ini di Indonesia.

"Pernyataan Megawati ada benarnya jika melihat cara penggunaan kekuasaan pada era pemerintahan Jokowi," kata Djafar kepada PARBOABOA, Jumat (1/12/2023).

Ia merinci beberapa peristiwa politik belakangan yang setidaknya mengafirmasi kritikan Mega tersebut; seperti represi terhadap mahasiswa, diskrimnasi terhadap lawan politik dan penyalahgunaan instumen hukum lewat putusan MK yang kontroversial. 

"Bagaimana menghadapi lawan dan partisipasi politik, misalnya represif terhadap demo mahasiswa. Juga, dinamika kontestasi pilpres. Misalnya upaya kriminalisasi Anis Baswedan, kasus MK meloloskan Gibran, dan lain lain," katanya. 

Meski demikian, kata Dajafar, sekalipun kritik Mega bersandar pada data yang akurat, secara tidak langsung, PDIP sebenarnya berkontribusi dalam menciptakan iklim politik mirip Orde Baru pada era pemerintahan Jokowi.

"Secara tidak langsung Megawati juga ikut menciptakan iklim politik pada era Jokowi, mirip Orde Baru. Karena PDIP sebagai partai mayoritas, bahkan pendukung Jokowi ikut andil menciptakan semangat otoritaian. Bahkan, indeks demokrasi Indonesia semakin turun," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan peran PDIP sebagai partai mayoritas di parlemen. Djafar mengatakan, "mengapa PDIP, sebagai kekuatan mayoritas, sering kali terdengar bisu terkait banyak hal, seperti UU Cipta Kerja dan berbagai kasus yang bermasalah."

Karena kerancuan ini, Djafar bahkan menilai, Megawati sedang 'cuci tangan' untuk menjauhkan PDIP dari dampak serius kebijakan yang banyak mengecewakan rakyat.

"Seperti krisis pangan dan energi, harga sembako melambung tinggi, harga BBM mencekik rakyat, pengangguran, praktek korupsi lebih parah," tutupnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Yefta Banunaek menilai, pidato Megawati memiliki makna ganda.

Ia menegaskan, pidato itu pertama-tama sebagai kritik terhadap pemerintahan saat ini, yang disamakan dengan Orde Baru, terutama soal pelanggaran HAM.

"Pertama, tuduhan sebagai kritik terhadap gaya kepemimpinan Jokowi yang terlihat dari beberapa peristiwa pelanggaran HAM di Negeri ini," kata Yefta kepada PARBOABOA.

Kedua, pidato Megawati, kata Yefta, dipahami sebagai upaya membangun momentum dan solidaritas internal partai dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin ketat. 

"Sebagai penegasan bagi kader partai untuk tegak lurus memperjuangkan kemenangan Ganjar-Mahfud," katanya.

Menurut Yefta, pidato tersebut juga sulit untuk tidak ditafsir sebagai rekasi terhadap renggangnya hubungan PDIP dengan presiden Jokowi.

"Walau demikian pidato tersebut tidak terlepas juga dari tendensi politik antara PDIP dan Jokowi," katanya.