KPPU Cermati Isu Mafia Beras Di Tengah Kenaikan Harga

PARBOABOA, Medan - Upaya Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatra Utara (Sumut) menyalurkan 2,7 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), membawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I mencermati munculnya isu mafia di tengah kenaikan baru-baru ini.

"Keberadaan mafia beras sangat mungkin terjadi pada komoditi dengan struktur pasar oligopoli dan sifat harga yang inelastis," kata Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas di Medan, Jumat (27/1/2023).

Ridho menjelaskan, dalam rantai distribusi beras yang relatif panjang, mulai dari petani yang memproduksi gabah kemudian dijual ke pengepul, lalu dari pengepul akan membawa gabah masuk ke peggilingan. 

Setelah digiling, kata dia, beras dibawa ke pedagang besar yang meneruskan ke agen, sub-agen, retailer baru ke konsumen atau end user. Terdapat pelaku usaha yang dominan di tengahnya, yakni penggilingan dan pedagang besar.

"Penggilingan dan pedagang besar menguasai pembelian gabah dari petani dan menguasai penjualan terakhir ke pengguna. Jadi mereka punya potensi mengatur pasokan dan harga. Sementara harga beras sendiri bersifat inelastis, artinya kenaikan berapapun akan tetap terserap oleh masyarakat," jelasnya. 

Menurut Ridho, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk memangkas rantai distribusi dan mengurangi posisi tawar pelaku usaha dominan di pasar. 

Di samping mengoptimalkan peran Bulog, pemerintah dapat mendorong peran koperasi sebagai pengepul beras yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan posisi tawar petani.

Ridho menambahkan, apabila ada pihak-pihak yang mengetahui informasi adanya permainan mafia beras, misalnya dalam menahan pasokan, segera sampaikan ke KPPU. 

"Nantinya kami akan lakukan kajian yang lebih mendalam. Apabila ada indikasi kuat ke arah kartel dan bukti sudah cukup, akan masuk ke perkara inisiatif," pungkasnya.