Komisi X DPR RI Minta Penerapan Kurikulum Merdeka Tak Buru-buru

Penulis : Juni | Pendidikan | 14-11-2022

Ilustrasi belajar (Foto: Parboaboa/Felix)

PARBOABOA, Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi X Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Efendi menyebut kurikulum merdeka sebagai kurikulum darurat.

Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat terutama yang terbebani dengan belajar online akibat pandemi Covid-19.

"Sementara harus mengejar sekian banyak kurikulum yang belum selesai, gurunya berat siswanya juga berat," kata Dede, di Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (12/11/2022).

Dede mengatakan bahwa pihaknya juga meminta pemerintah untuk melakukan pengurangan beban, sehingga hampir 50 persen bobot pembelajaran bisa dikurangi.

"Nah, ternyata dua tahun pandemi, siswa merasa tidak terlalu dibebankan dengan beban kurikulum yang agak ringan dan outputnya dari hasil survei dari Kemendikbud, learning lost (kehilangan semangat atau waktu pembelajaran) itu bisa diturunkan sampai 40 persen," ujarnya.

Saat ini, kata Dede, pemerintah telah meminta izin untuk penerapan kurikulum merdeka. Namun menurutnya hal itu harus dipertimbangkan kembali mengingat ada beberapa daerah yang belum tentu siap.

"Kita lihat dari kasus penyebaran COVID-19 kemarin, ada daerah yang terkena sangat parah, ada juga yang landai. Maka, kita meminta, lakukan saja dulu internalisasinya kepada Sekolah Penggerak yang jumlahnya ada 2.000 lebih," jelasnya.

Selain itu, Dede juga mengungkapkan masih ada sekolah yang aksebilitasnya kurang, seperti tidak memiliki buku, hingga bangunan sekolah yang hampir roboh.

"Itu kan perlu diperhatikan bagaimana proses kurikulum mau berjalan, maka harus kita bagi," ucapnya.

Dede juga menuturkan bahwa saat ini terdapat beberapa kasus disekolah terkait adanya bullying, bahkan hal tersebut bisa merambah ke arah kriminalitas.

"Itu harus diamati terjadi masalah apa, Beban dengan Akademik kah sehingga pembelajaran Akhlak dan sebagainya, Moral ini tidak lagi dipahami dan ditinggalkan, Atau disiplin guru gak berani negor murid karena takut di polisikan itu juga banyak faktor," tegasnya.

"Itu PR-nya Kemendikbud ya supaya kita melihat Outputnya, jadi jangan melihat konsep nya, tapi gak tahu dan gak jelas mau dibawa kemana, itu pentingnya peta jalan pendidikan tadi," pungkasnya.

Editor : -

Tag : #kurikulum merdeka    #kemendikbudristek    #pendidikan    #dpr ri    #dede yusuf   

Baca Juga