Kini Tak Ada Lagi Tarif Ekspor Ikan Olahan ke Jepang

PARBOABOA, Jakarta - Tarif ekspor untuk empat komoditas tuna olahan ke Jepang kini 0 persen alias gratis.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo mengatakan, zero tarif itu berlaku untuk empat jenis.

Mulai dari tuna kaleng dan cakalang kaleng yang semula 9,6 persen menjadi 0 persen. Kemudian dua pos tarif katsuobushi dengan HS Code 1604.14-091 dan tuna lainnya HS Code 1604.14-099, yang semula 9,6 persen menjadi 0 persen. 

“Akhirnya tercapai kesepakatan tarif 0 persen untuk tuna tersebut. Ini kado dari KKP untuk pelaku usaha tuna," ujar Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya yang PARBOABOA terima, Jumat (12/1/2024). 

Dua pos tarif 0 persen khususnya katsuobushi, berlaku dengan persyaratan sertifikat berisikan syara bahan baku cakalang dengan panjang minimal 30 cm. 

Kesepakatan tersebut berlaku efektif hingga akhir 2024 setelah proses ratifikasi antar kedua negara selesai. 

“Ini sejalan dengan upaya peningkatan ekspor tuna, mengingat kita sudah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun tuna," jelasnya. 

Potensi Pasar Jepang

Jepang merupakan salah satu negera tujuan ekspor utama produk perikanan Tanah Air, terutama ikan tuna-cakalang.  

Lebih rinci, Jepang menjadi impotir tuna-cakalang nomor 2 di dunia. Adapun nilai impornya sebesar USD 2,2 Miliar dengan pembagian 13 persen pada tahun 2022.  Kemudian diikuti Amerika Serikat dengan pembagian 15 persen.   

Sementara itu negara pemasok utama tuna-cakalang ke Jepang adalah Taiwan sebesar 18 persen, China sebesar 11 persen, Thailand sebesar 11 persen, sedangkan Indonesia berada diurutan ke-6 dengan pangsa sebesar 7 persen.  

Adapun untuk 4 kode HS tuna-cakalang olahan, denngan nilai impor Jepang USD395 juta dengan pemasok utamanya yaitu Thailand 58 persen, diikuti Indonesia 8 persen, Filipina 16 persen, dan Vietnam 4 persen. 

Ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang dalam periode Januari – November 2023, tercatat sebesar USD 632,7 juta.  

Nilai tersebut berasal dari produk udang sebesar 45 persen, tuna-cakalang 25 persen, mutiara 8 persen, rajungan 5 persen, dan cumi-sotong-gurita 3 persen.  

Sementara itu nilai ekspor untuk 4 kode HS tuna olahan dengan tarif ekspor 0 persen, pada periode tersebut mencapai USD 47,6 juta atau 30 persen terhadap nilai ekspor tuna-cakalang Indonesia ke Jepang. 

Budi menyebut pihaknya mengusulkan persyaratan sertifikasi panjang bahan baku cakalang minimal 30 cm diintegrasikan dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) bersama dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS). 

"Sehingga SHTI dapat digunakan untuk memfasilitasi persyaratan dimaksud," ujar Budi. 

Penguatan dan pengaturan di Unit Pengolah Ikan (UPI) juga klaimnya akan dilakukan dengan memanfaatkan tarif preferensi 0 persen.  

Khususnya kata dia, terkait persyaratan cakalang ukuran minimal 30 cm, yakni melalui registrasi, penguatan standar operasional prosedur, pakta integritas dan ketertelusuran ikan. 

"Ini secara pararel akan kita kawal, agar UPI dapat menikmati tarif 0 persen tersebut," tutupnya.