Tekan Lonjakan Kasus, Kemnaker Akan Buat Tes HIV AIDS di Tempat Kerja

PARBOABOA, Jakarta - Bersama Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) dan dukungan ASEAN Development Fund (ADF) serta ASEAN Secretariat (ASEC), Kementerian Ketenagakerjaan akan meluncurkan pedoman atau panduan konseling dan tes HIV-AIDS di Tempat Kerja.

"Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bersama negara Anggota ASEAN dalam melakukan konseling dan tes HIV di tempat kerja dengan memperhatikan kebijakan dan kekhususan karakteristik dari masing-masing ASEAN Member State (AMS) dalam penanggulangan HIV-AIDS," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang dalam sambutannya secara hybird di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Haiyani menilai, permasalahan HIV-AIDS masih menjadi tantangan dalam pembangunan, masalah sosial dan ketenagakerjaan bagi negara Indonesia dan negara Anggota ASEAN.

Dimana menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Juni 2022, total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi mencapai 519.158 orang. Dan penularannya didominasi oleh kelompok heteroseksual, yakni sebanyak 28,1 persen dari total keseluruhan kasus.

Sehingga dengan diluncurkannya pedoman konseling dan tes HIV di tempat kerja, negara-negara ASEAN diharapkan mampu mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian HIV secara efektif. 

"Terutama melalui program konseling dan tes HIV di tempat kerja, sehingga perlindungan kesehatan dan produktivitas tenaga kerja semakin baik serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi HIV pada usia produktif," jelas Haiyani.

Untuk diketahui, dari keseluruhan wilayah di Indonesia, DKI Jakarta dilaporkan menempati urutan pertama dengan kasus HIV terbanyak. Bahkan, angkanya nyaris mencapai 100 ribu kasus.

Adapun urutan 10 besar provinsi dengan kasus HIV tertinggi di Indonesia, yakni DKI Jakarta (90.956 kasus), Jawa Timur (78.238 kasus), Jawa Barat (57.246 kasus), Jawa Tengah (47.417 kasus), Papua (45.638).

Kemudian ada Bali (28.376 kasus), Sumatera Utara (27.850), Banten (15.167), Sulawesi Selatan (14.810), dan Kepulauan Riau (12.943 kasus).