Jokowi Tak Punya Keinginan Jabat 3 Periode dan Tolak Amandemen UUD 1945

PARRBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan dirinya menolak amandemen UUD 1945 dan pengangkatan presiden untuk tiga kali masa jabatan. Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Indonesia itu saat bertemu dengan perwakilan partai politik non parlemen di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (1/9).

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq yang ikut dalam pertemuan kepada jurnaslis mengatakan, Presiden Jokowi menegaskan wacana amandemen tersebut bukan datang dari dirinya. Kemudian, Presiden Jokowi juga mengatakan lagipula dirinya bukan ketua umum sebuah partai politik.

“Jokowi bilang, Dia bukan ketua umum partai, jadi dia tidak punya hak apa-apa untuk menyampaikan. Dan juga wacana amandemen itu bukan dari pak Jokowi,” kata Ahmad Rofiq.

Rofiq melajutkan, Presiden Jokowi juga menyampaikan tak ada yang bisa menjamin kalau amandamen tersebut dilakukan secara terbatas. Dikhawatirkan, begitu dibuka amandemen pasti akan melebar ke mana-mana. 

Terkait dengan wacana 3 periode, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjabat 3 periode. Presiden juga Jokowi menepis kabar yang mengatakan wacana 3 periode datang dari Istana. 

Lagi pula, bagaimana mungkin ada prsiden 3 periode, sementara di mana-mana para ketua umum partai sudah pasang baliho dan siap bertarung untuk maju menggantikan Jokowi. Kendati pun demikian Presiden Jokowi sangat senang senang melihat para calon-calon dari berbagai partai mulai bermunculan dengan adanya baliho-baliho yang berterbaran itu.

Satu hal yang terpenting yang disampaikan Presiden Jokowi adalah agar jangan sampai ada wacana yang mengatakan amandemen itu muncul dari istana. Kemudian ada hidden agenda (rencana diam-diam) untuk meloloskan wacana 3 periode tersebut. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan presiden tiga periode. 

Senada dengan Presiden,  Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti juga memandang wacana amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa. Dia meminta semua pihak saat ini lebih baik fokus pada penanganan dampak Covid-19, ketimbang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Wacana dan upaya pelegalan masa jabatan dan presiden tiga periode akan berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa dan kekacauan politik. Semua pihak sekarang ini Sebaiknya lebih terfokus pada permaslahan Covid-19" kata Mu'ti saat dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021). 

Mu’ti menyanyarankan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan agar fokus melaksanakan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya sampai akhir masa jabatan. Dan tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. 

Mu'ti menegaskan, seharusnya tidak ada lagi pihak manapun yang berusaha mengupayakan amandemen untuk masa jabatan Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apapun.