parboaboa

Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Sistem Zonasi

Maesa | Pendidikan | 10-08-2023

Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan untuk menghapus proses PPDB sistem zonasi untuk tahun depan. (Foto: Kemendikbudristek)

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Dalam keterangannya pada Kamis (10/8/2023), Jokowi mengatakan, meski dipertimbangkan, namun pihaknya akan lebih dulu mengkaji secara mendalam terkait kelebihan maupun kekurangan dari sistem zonasi tersebut.

Pernyataan ini serupa dengan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani pada Rabu, (09/8/2023).

Menurutnya, Presiden Jokowi tengah mempertimbangan untuk menghapus PPDB sistem zonasi di tahun depan.

Dia menuturkan, pertimbangan itu dilakukan karena kebijakan PPDB telah banyak menimbulkan masalah baru seperti, ditemukannya ketidakadilan di sejumlah daerah.

Selain itu, lanjutnya, pemerataan sekolah unggul bagi peserta didik juga menjadi tidak tercapai sebab sistem zonasi.

Muzani menerangkan jika sejumlah masalah itu lah yang menjadi catatan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Dugaan Kecurangan PPDB di Jakarta Utara

Sebelumnya, orang tua calon murid berinisial A (samaran) menduga jika ada kecurangan PPDB di Sekolah Dasar Negeri (SD) 05 Marunda, Jakarta Utara.

Dia mengatakan, kecurangan ini dilakukan oleh pihak sekolah, di mana, umur anak yang mendaftar menjadi berbeda ketika siswa tersebut dinyatakan lolos proses PPDB.

"Ada yang umurnya masih 6 tahun 8 bulan, tapi ditulisnya 6 tahun 11 bulan,” ucap A kepada Parboaboa melalui pesan singkat pada Senin, (17/7/2023).

“Berbeda 4 hari sama anak saya umurnya juga ditulis 6 tahun 11 bulan, padahal anak saya saja umurnya baru 6 tahun 9 bulan,” sambungnya.

Selain itu, A turut mengungkapkan bahwa ada juga seorang anak yang lahir di tahun 2017 tetapi tetap diloloskan oleh pihak sekolah.

“Tapi pihak mereka (sekolah) disebut ada kecurangan enggak terima,” ujarnya.

Dia menuturkan, jika anaknya tidak lolos karena sistem yang adil dan tanpa adanya kecurangan, pihaknya dapat menerima keputusan dari sekolah.

“Tapikan liat sendiri aja itu buktinya yang saya kirim. Ada beberapa anak walaupun enggak banyak yang umurnya ditulis enggak bener. Mangkannya sampai saat ini saya kesal,” tandasnya.

Editor : Maesa

Tag : #ppdb    #jokowi    #pendidikan    #sistem zonasi    #kemendibudristek   

BACA JUGA

BERITA TERBARU