Jokowi Minta Bawaslu Tindak Tegas Pelaku Pelanggaran Pemilu

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersikap tegas dalam penegakan hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu.

“Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bagja mengatakan, Jokowi menegaskan agar penegakan hukum tak pandang bulu sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan lebih baik. Dengan demikian, diharapkan para peserta pemilu agar lebih berhati-hati dalam berkampanye.

“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas, kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa dll,” ucapnya.

Bagja mengaku bahwa Jokowi juga turut mengapresiasi langkah Bawaslu yang sebelumnya juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap dirinya saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Pak presiden mengapresiasi dulu pernah diperiksa itu bentuk ketegasan dari Bawaslu katanya. Itu kenangan terbaik yang luar biasa sebagai presiden saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota, Gubernur, itu diperiksa oleh Bawaslu," ungkapnya.

Selain itu, Bagja juga memberikan komentar terkait pernyataan SBY yang menyebut harus turun gunung menjelang Pemilu 2024 guna menghindari adanya tindak kecurangan.

Menurutnya, semua tokoh dan para politisi dipersilakan untuk turun gunung guna memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan adil dan jujur.

“Semua turun gunung ga ada masalah, mau pak SBY, sebelum pak SBY, bu Mega mungkin sudah turun gunung atau yang lain para politisi silakan turun gunung memastikan penyelenggaraan demokarsi kita lebih baik untuk menegakkan keadilan,” pungkasnya.