Jokowi Keluarkan Keppres Baru, Apa Isinya?

PARBOABOA, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja  mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pada Rabu (6/10) untuk membekali Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara (Satgas) BLBI memburu aset negara. Kepres tersebut dikeluarkan untuk mempercepat proses kembalinya uang negara.

Kabareskrim Komjen Agus Ardianto masuk di jajaran pelaksana, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil di jajaran pengarah.

"Ini kita memang tekanannya perdata, tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, itu BLBI. Itu Satgas hak tagih negara atas BLBI itu dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan, sehingga dimodali Keppres baru yang baru terbit kemarin hari Rabu. Yang dulu itu Keppres (nomor 6) nya bulan April," kata Mahfud, Kamis (7/10).

Mahfud menjelaskan, masuknya Komjen Agus diperlukan dalam menangani kemungkinan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pidana. Contohnya seperti menjual aset tanah yang sudah diserahkan kepada negara dengan menggunakan dokumen palsu.

"Mungkin juga ada masalah pidana nya. Oleh sebab itu, nanti di dalam Keppres baru ini, ini ada nama Kabareskrim masuk di sini. Karena kalau ada masalah pidana akan segera ditangani. Apa misalnya? Masalah pidana karena sudah diserahkan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya atau dengan cara apa diduduki itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, jamdatun, Kejaksaan agung dan sebagainya," ujarnya.

Mahfud menyampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang akan bertugas menangani permasalahan administrasi pertanahan pada aset yang telah disita. Mulai dari keaslian sertifikat hingga kesesuaian dengan data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Ini tadi kaitannya dengan kalau ada penyitaan terhadap tanah misalnya, ada orang menyerahkan tanah sertifikat nya sudah agak rusak asli nya kan ada di BPN. Kan ada Pak Sofyan Djalil nanti, atau sertifikatnya tidak sesuai dengan yang tertulis di tempat dengan diktis sertifikatnya dan sebagainya. Nah di sini Pak Sofyan Djalil akan ikut aktif menyelesaikan masalah tanah yang jutaan hektar," ucapnya.