Presiden Jokowi Jawab Kritik yang sebut 59 % tanah di Indonesia dikuasai Sekelompok Orang

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak jadi membacakan teks pidatonya yang sudah disiapkan sebelumya. Hal itu terjadi saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Di acara tersebut, Jokowi memilih tidak membacakan teks pidato karena pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang mendapatkan kesempatan lebih awal menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Anwar Abbas melontarkan kritik bahwa pemerintah walaupun sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya, namun menurutnya yang disejahterakan hanya mereka yang ada di kelompok usaha besar, menengah, dan kecil.

Anwar Abbas mengakui memang indeks ketimpangan atau gini ratio di era Jokowi memang turun. Dari 0,41 sebelum Jokowi menjabat, kini sudah berada di posisi 0,39. Dia juga mengkritik adanya ketimpangan di bidang pertanahan dimana saat ini ada 1% kelompok penduduk Indonesia yang menguasai 59% lahan yang ada di Nusantara.

"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultramikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan, sehingga akibatnya kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat tampak semakin terjal," ujar Anwar Abbas.

Jokowi yang mendapatkan kesempatan berbicara kemudian memilih unutk menanggapi kritikan dari Anwar Abas ketimbang membacakan pidatonya.

"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi saya setelah mendengar Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Akan lebih baik menurut saya dalam forum yang sangat baik ini menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Anwar Abaas," ucap Jokowi, Jumat (10/12/2021).

Jokowi lantas menegaskan, apa yang terjadi dalam gini ratio di bilang pertanahan di Indonesia bukan merupakan kehendak dirinya.

Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan reformasi agraria, salahsatunya dengan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang – baik dalam bentuk HGU maupun HGB – yang namun ditelantarkan.

"Berkaitan dengan lahan dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah, apa yang disampaikan Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi, harus saya jawab," tegasnya.

"Mungkin insyaallah bulan ini akan saya mulai atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu per satu yang di telantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain," tutur jokowi.