Jokowi dan FIFA Sepakat Lakukan Tranformasi PSSI

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengintervensi perihal pengaturan persepakbolaan.

Namun, kata Mahfud, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sudah sepakat dengan pemerintah untuk melakukan transformasi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Nah dalam proses ini pemerintah tidak akan ikut intervensi ke masalah pengaturan persepakbolaan karena itu sudah ada FIFA, tetapi FIFA sudah berkomitmen bersepakat dengan pemerintah untuk bersama-sama pemerintah melakukan transformasi PSSI," kata Mahfud usai melaporkan hasil investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

"Jadi nanti Presiden akan bersama FIFA melakukan transformasi PSSI tanpa melanggar aturan-aturan FIFA," imbuh dia.

Mahfud menyampaikan, Jokowi juga akan melakukan pembenahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), stadion-stadion di Indonesia, dan aturan-aturan internal. Namun, pembenahan tersebut masih selaras dengan aturan yang berlaku saat ini.

"Presiden akan mempelajari itu semua, kemudian hal-hal yang ketatapemerintahan bisa dilakukan oleh Presiden akan dilakukan. Misalnya pembenahan di Kemenpora, stadion, kemudian aturan-aturan internal, dan intinya kita tetap ikut pada norma-norma yang berlaku. Di mana norma itu ada dua tingkatan. Norma dalam arti aturan-aturan tertulisnya, satu FIFA," jelasnya.

Aturan yang dimaksud Mahfud adalah aturan FIFA dan perundang-undangan lainnya. Mahfud mengatakan, pemerintah akan tetap mengikuti aturan FIFA untuk mentransformasi persepakbolaan Indonesia.

"Norma dalam arti aturan-aturan tertulisnya, satu FIFA. Itu harus diikuti. Lalu peraturan perundang-undangan di dalam negeri," ujar Mahfud.

Sebagai informasi, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan telah menghadap ke Presiden Jokowi untuk melaporkan perihal hasil investigasi mengenai tragedi yang menewaskan 132 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Mahfud menyatakan, semua pihak yang terlibat dalam kasus ini saling menghindar dan saling berlindung di bawah aturan-aturan. Namun, menurut Mahfud, harus ada yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami juga saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan dan kontrak-kontrak secara formal sah. Oleh sebab itu, kami sudah sampaikan Presiden yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders, baik dari pemerintah PUPR, Menpora, Menkes, dan sebagainya sudah kami tulis satu persatu di dalam 124 halaman laporan," jelas Mahfud.

Mahfud dan TGIPF berkesimpulan, PSSI beserta sub-sub organisasinya harus bertanggung jawab. Sebab, mereka yang terlibat di peristiwa ini dinilai saling membuat pembenaran.

"Nah kemudian di dalam catatan dan dokumentasi kami, juga disebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan 'aturannya sudah begini kami laksanakan', yang satunya bilang 'saya sudah sesuai kontrak saya', 'sudah sesuai statuta FIFA', sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," kata Mahfud.