Ekspor Batu Bara Akan Kembali Dilakukan Mulai Besok

PARBOABOA, Jakarta - Keputusan Indonesia untuk melakukan pelarangan ekspor batu bara selama sebulan penuh sejak 1 hingga 31 Januari 2022, akan diperbarui dan akan dilakukan pembukaan eskpor secara bertahap mulai Rabu (12/1). Hal ini dilakukan setelah beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina yang menjadi pembeli tetap batu bara melayangkan desakan agar Indonesia segera mencabut pelarangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan membuka keran ekspor batu bara secara bertahap, setelah memastikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik domestik telah terpenuhi. Dimana saat ini persediaan baru bara Indonesia telah mencukupi hingga 15 hari mengarah ke 25 hari.

Sebagai langkah pertama, ada belasan kapal yang telah diisi batu bara yang telah diverifikasi, akan diberangkatkan dari pelabuhan.

“Sudah ada beberapa belas kapal yang sudah diisi batu bara telah diverifikasi malam ini, besok akan dilepas. Kapan mau dibuka ekspor secara bertahap kita lihat Rabu,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Skema Pembelian Batu Bara akan Diubah

Seperti diketahui, Indonesia menetapkan larangan eskpor batu bara karena kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN, yang berpotensi menyebabkan gangguan listrik ke 10 juta pelanggan. Sehingga untuk menghindari hal yang sama terjadi di masa depan, pemerintah akan menetapkan skema baru dalam pembelian batu bara untuk PLN.

Dalam hal ini, pemerintah memutuskan untuk membubarkan PLN Batubara, anak perusahaan PLN yang bertugas untuk menyediakan batu bara bagi PLN karena kinerja perusahaan yang buruk. Kedepannya, PLN juga akan dilarang untuk membeli batu bara dari trader secara langsung, melainkan membeli dari perusahaan tambang.

"Gak ada lagi itu PLN beli di trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan tambang," kata dia.

Luhut mengatakan jika keputusan ini telah disepakati dalam rapat yang digelar oleh Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.