Rapat Pembahasan KUA dan PPAS P-APBD 2022 Simalungun, Dua Fraksi DPRD Lakukan Aksi Walk Out

PARBOABOA, Simalungun – Pelaksanaan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Simalungun, diwarnai aksi walk out dari anggota DPRD Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (9/9).

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Steven Samrin Girsang menyebutkan bahwa pihaknya lebih memilih meninggalkan rapat (Walk Out) dan tak ingin membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 lantaran ia menilai pihak pemerintah Kabupaten Simalungun tidak serius untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) tahun ini.

Samrin juga menganggap, pihak eksekutif juga tidak bisa menyampaikan tahap-tahap yang sudah dilakukan terkait Pilpanag. Selain itu, anggaran yang sudah di sepakati pada rapat sebelumnya juga tidak sesuai.

“Mengacu pada rapat sebelumnya, pemkab sudah berjanji menganggarkan dana sebesar Rp23 miliar untuk Pilpanag. Namun, tadi disebutkan dalam rapat Cuma diangka Rp16 Miliar. Inikan pengingkaran dari rapat-rapat yang lalu, ” ucap Samran kepada PARBOABOA.

“Jadi kami putuskan untuk keluar rapat. Nanti kita lanjutkan di hari Senin saja,” tambahnya.

Saat ditanyai mengenai apakah ada indikasi pemerintah akan menunda kembali Pilpanag, Samrin menjelaskan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi.

“Dengan adanya pemotongan anggaran, hal itu bisa saja menjadi dalih yang dilakukan pemerintah untuk mencoba menunda kembali Pilpanag,” ujarnya

Ia pun menyebutkan, jika Bupati Simalungun tidak memberikan surat regulasi hingga pada rapat selanjutnya pada Senin (12/9), pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. “ Kita dari PDIP akan menindaklanjuti apa sebenarnya akar masalah di belakang ini. Apakah ini terkait dengan banyaknya Penjabat Pangulu yang bermasalah ataukah pengelolaan dana desa yang amburadul,” kata Samrin.

“Bila perlu PDIP akan menggunakan haknya di DPRD, baik hak angket atau interpelasi untuk mengetahui hal tersebut. Kita juga perlu tahu mengapa Pemkab sangat sulit melaksanakan Pilpanag, toh ini juga sudah terjadwal,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia berharap semoga  Pilpanag kali ini bisa terlaksana demi kemajuan Kabupaten Simalungun. “Dengan kondisi ini, marilah kita bangun Simalungun dengan melaksanakan Pilpanag. Pasalnya, masyarakat telah beberapa kali demo terkait hal ini,” ucapnya