DKI Ajukan APBD 2023 Senilai Rp 85,57 Triliun, Ada 8 Prioritas dan 12 Target Pembangunan

PARBOABOA Jakarta - Dalam rapat dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Gedung DPRD DKI Jakarta yang membahas mengenai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali membeberkan rancangan DKI Jakarta tersebut di  2023 mendatang senilai Rp 85,57 triliun.

"Total APBD adalah Rp 85,57 triliun yaitu Pendapatan daerah sebesar Rp 77,44 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,12 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 77,37 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 8,19 triliun," ujar Marullah di rapat tersebut pada Rabu (27/10/2022).

Dalam rapat tersebut, Marullah melaporkan jika, rancangan KUA-PPAS ini telah dikirimkan kepada DPRD DKI Jakarta  pada tanggal 9 September lalu. Rancangan tersebut berisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 yang mengacu pada Rancangan Pendapatan Daerah (RPD) 2023-2026.

"Terdapat delapan prioritas dan 12 target pembangunan 2023," tuturnya.

Dia juga menyampaikan arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika pemerintah DKI Jakarta telah menginventarisasi program yang anggarannya perlu ditambahkan. Program tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan, dan program bedah kampung. 

"Dalam rangka menindaklanjuti arahan Pak Pj Gubernur pada 18 Oktober dan juga pertemuan dengan beberapa kementerian serta kunjungan-kunjungan lapangan," terang Marullah.

Dan berikut ini merupakan delapan prioritas dan dua belas target pembangunan Jakarta 2023 :

1. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan yang berkualitas

- Pemenuhan pelayanan dasar perkotaan 69,06 persen

- Pagu indikatif Rp 19,31 triliun

2. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja

- Tingkat pengangguran terbuka 8,21 persen

- Pagu indikatif Rp 170 miliar

3. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah

- Laju pertumbuhan ekonomi 5,4-6,2 persen

- Pagu indikatif Rp 369 miliar

4. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon

- IKLH 54,93. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca 19,3 persen

- Pagu indikatif Rp 1,31 triliun

5. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial

- Tingkat kemiskinan 4,13 persen, rasio gini 0,411, dan tingkat kemiskinan ekstrem 1,06 persen

- Pagu indikatif Rp 1,78 triliun

6. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat

- Indeks Kepuasan Masyarakat 88,5

- Pagu indikatif Rp 610 miliar

7. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat

- Indeks Dimensi Pendidikan 12,14

- Pagu indikatif Rp 19,82 triliun

8. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan

- AHH 73,21 tahun, prevalensi stunting balita 13,7 persen

- Pagu indikatif Rp 11,21 triliun

Selanjutnya, KUA-PPAS ini akan dibahas di tiap komisi bersama dengan legislatif. Pengesahan APBD akan dilakukan paling lambat sebelum (30/11/2022).