Anggota Komisi VI: Data BPP BBM dan Alokasi APBN untuk Subsidi Tak Transparan!

PARBOABOA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membongkar data Biaya Pokok Produksi (BPP) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan alokasi APBN yang diduga tak transparan.

"Saya mendukung Presiden Jokowi membongkar indikasi kuat tidak transparannya BPP BBM dan alokasi APBN untuk subsidi energi, serta untuk subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu," kata Rieke dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (05/09/2022).

Rieke menyebutkan, dalam Rapat Kerja (Raker) pada 24 Agustus 2022, dia sudah meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan secara tertulis terkait lima poin penting, yakni:

• Rincian BPP crude oil yang bersumber dari Indonesia
• Rincian BPP crude oil impor
• Rincian impor crude oil, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022 (termasuk kuota per bulan yang berasal dari negara mana saja)
• Rincian serta dari mana sumber data penerima subsidi energi BBM, LGP, dan listrik, termasuk prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi
• Rincian tunggakan hutang subsidi pemerintah ke Pertamina dan PLN

"Namun hingga hari ini data-data yang diminta belum disampaikan Kementerian BUMN. Karena itu tidak ada data yang akurat dan aktual tentang BPP crude oil dari Indonesia dan impor, untuk mengungkap berapa sesungguhnya angka keekonomian yang dimaksud pemerintah," ucapnya.

Oleh karena itu, Rieke mendukung pembatalan kenaikan harga BBM karena adanya idikasi kuat ketidaktransparan BPP BBM dan penerima subsidi BBM.

"Saya mendukung KPK dan Kejaksaan Agung mengungkap indikasi penyimpangan uang negara yang indikasinya beroperasi melalui data-data yang tidak aktual dan akurat terkait BPP BBM dan penerima subsidi bantuan sosial dan BLT BBM," tegasnya.