Cerita Sumarsih yang Kecewa Jokowi Tak Kunjung Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu

PARBOABOA, Jakarta – Sumarsih masih setia berdiri mematung di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Sumarsih rutin mengikuti aksi kamisan selama 16 tahun, termasuk 9 tahun ia lakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam setiap aksinya, Sumarsih hanya menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11 hingga 13 November 1998. Tragedi yang mengakibatkan nyawa anaknya, Bernardius Realino Norma Irmawan alias Wawan melayang.

Meski pemimpin di negera ini silih berganti, keadilan tak kunjung datang bagi Sumarsih.

Sejak era pemerintahan Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak ada tanda-tanda Tragedi Semanggi I menemui ujungnya.

Di era Jokowi atau 'wong cilik' menjadi presiden, harapan Sumarsih akan penyelesaian kasus anaknya sempat muncul. Ia mengaku mendukung penuh pencalonan Jokowi sebagai presiden untuk melawan Prabowo Subianto di 2014. Sumarsih bahkan turut mengkampanyekan Jokowi di hadapan kerabat.

Saat itu, ia tertarik dengan janji kampanye Jokowi di 2014 yang berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Termasuk keinginan mencari keberadaan aktivis 98, Widji Thukul yang dikabarkan hilang diculik saat orde baru (Orba).

Harapan Sumarsih akan Jokowi semakin menguat ketika sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2014 yang menempatkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla saat itu unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Bahkan, hasil hitung cepat itu membuat Sumarsih berpikir untuk berhenti mengikuti aksi kamisan di depan Istana Merdeka, yang rutin dilakukannya sejak 2007.

“Saya dulu ya begitu selesai pemilu, kan pemilu-nya hari Rabu, terus sore itu hasil quick count sudah stagnan yang menang Pak Jokowi. Nah di aksi ini (kamisan) saya minta refleksi, saya bilang mau berhenti aksi kamisan,” ujar Sumarsih kepada Parboaboa, Kamis (19/10/2023).

“Karena saya penuh harap Pak Jokowi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus impunitas,” sambungnya.

Hanya saja, niat Sumarsih berhenti mengikuti aksi kamisan disadarkan oleh para aktivis 98 yang juga teman Wawan. Mereka meminta Sumarsih jangan berhenti dari aksi kamisan tersebut.

“Mereka beranggapan belum tentu Pak Jokowi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” ucap Sumarsih mengingat perkataan teman Wawan kala itu.

Harapan Sumarsih yang Perlahan Runtuh

Setelah dua tahun setelah Jokowi menjabat, tepatnya di 2016, Sumarsih mulai ragu harapannya bakal terwujud.

Ia bahkan kaget saat Jokowi mengangkat Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 27 Juli 2016.

Sumarsih menganggap Wiranto tak pantas mengemban jabatan tersebut. Menurutnya, bekas Panglima ABRI itu bertanggungjawab atas kasus HAM di Timor-Timor serta tragedi Semanggi I dan II.

“Itu saya udah mulai, wah ini Pak Jokowi bohong,” katanya.

Setelah itu, harapan Sumarsih semakin runtuh kala Jokowi melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di periode kedua masa jabatannya, tahun 2019 lalu.

Ia menilai, Prabowo yang merupakan eks Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), juga tak pantas mengemban jabatan di era reformasi. Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap bertanggung jawab atas peristiwa penculikan para aktivis pada Mei 1998, salah satu korbannya Widji Thukul yang tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini.

“Akhirnya betul kan, mengangkat si Prabowo. Dia adalah seorang tentara yang dipecat dari kesatuannya karena membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan aktivis pro demokrasi,” jelas Sumarsih.

Harapan Sumarsih akhirnya benar-benar runtuh ketika Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 yang memutuskan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan pendekatan non-yudisial.

“Kami menolak melalui aksi kamisan ini. Kami menolak Keppres tersebut.” ungkapnya.

Sumarsih mengatakan, selama 9 tahun menjabat, Jokowi sama sekali tidak menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana janji kampanyenya dulu.

Alih-alih menyelesaikannya, Jokowi justru terkesan menjadi pelindung pelaku pelanggaran HAM dengan mengangkat Wiranto dan Prabowo sebagai menteri di kabinet.

“Pak Jokowi itu bohong! Akhirnya dia menjadi pelindung pelanggar HAM berat, saya sering mengatakan sejak Prabowo jadi Menhan, ini menunjukkan Pak Jokowi pelindung para pelanggar HAM berat,” tegas Sumarsih.

Selama 9 tahun menjabat, menurutnya, Jokowi juga mengembalikan eksistensi wajah orba di pemerintahan. Ia tak menjalankan agenda reformasi, di mana harus memberangus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di tubuh pemerintahan.

“Maski Jokowi disebut sebagai anak kandung reformasi, tetapi dia pengkhianat reformasi. Kenapa? Karena agenda reformasi untuk memberantas KKN tak jalan. Korupsi tumbuh subur, kolusi juga terjadi, nepotisme, anaknya dijadikan kepala daerah, mantunya juga kepala daerah, dan iparnya menjadi Ketua MK,” jelas Sumarsih.

Dwifungsi ABRI yang menjadi wajah orba, lanjutnya, juga nampak terlihat di era pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi kembali memperluas wewenang TNI untuk menduduki jabatan sipil dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rencana revisi Undang-Undang TNI.

“TNI sudah menduduki jabatan-jabatan sipil. TNI juga dikirim ke Rempang, dikirim ke Kanjuruhan, dikirim ke Seruyan, untuk melawan rakyat yang haknya dirampas oligarki,” imbuh Sumarsih.