Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing Terus Bertambah

PARBOABOA, Jakarta - Olimpiade Beijing yang akan segera di mulai pada 4 Februari mendatang mendapat boikot dari sejumlah negara di dunia, sebagai bentuk bentuk protes akan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negara tersebut.

Boikot yang terbaru di sampaikan oleh Denmark, dimana mereka memutuskan tidak akan mengirimkan delegasi diplomatik untuk menghadiri acara olahraga tersebut, sebagai bentuk keprihatinan atas tingginya pelanggaran HAM yang dilakukan Beijing kepada kelompok minoritas Ulighur di Xinjiang.

“Bukan rahasia lagi bahwa kami dari pihak Denmark sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Tiongkok. Pemerintah telah memutuskan bahwa kami tidak akan menghadiri Olimpiade Musim Dingin di Tiongkok," kata Menteri Luar Negeri Jeppe Kofod, dikutip dari Antaranews, Sabtu (15/1).

Berawal dari boikot Amerika Serikat

Boikot diplomatik olimpiade ini pertama kali dinyatakan oleh Amerika Serikat pada bulan Desember tahun lalu. Namun boikot ini hanya berlaku secara diplomatik sehingga atlet dari Amerika tetap diperbolehkan berkompetisi di acara tersebut. Pemboikotan dari Amerika ini kemudian diikuti sejumlah negara yaitu Australia, Inggris, Kanada, dan Jepang.

Belanda juga telah mengumumkan tidak akan mengirimkan perwakilan diplomatik untuk olimpade tersebut. Namun pemerintah Belanda menekankan langkah tersebut bukanlah boikot seperti yang dilakukan oleh Amerika, melainkan karena penyebaran Covid-19.

"Kami rasa dengan perhitungan Covid-19 yang memburuk, itu akan mempersulit pertemuan di China dan program substantif bilateral dengan negara tuan rumah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda Frits Kemperman sebagaimana dikutip dari AFP, Sabtu (15/1/2022).

Kamperman menjelaskan jika langkah serupa pernah dilakukan Belanda, saat gelaran pertandingan Olimpiade Tokyo pada 2021 lalu. Namun dipastikan jika atlet Belanda speed skater Sven Kramer dan Ireen Wust ke Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk mempertahankan gelar mereka.

China secara tegas membantah pelanggaran HAM yang telah dituduhkan Amerika dan sejumlah negara lain tersebut. Pemerintah Beijing juga mengeluarkan kecaman atas boikot yang dilakukan negara-negara tersebut.

Pada 9 Desember 2021, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin memperingatkan AS dan sekutunya akan membayar konsekuensinya boikot ini.