ASN Pindah ke IKN Dapat Rumah Dinas, tapi Tak Boleh Diperjualbelikan

PARBOABOA, Jakarta - Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap mulai 2024 mendatang.

Kegiatan pemerintahan akan difokuskan di ibu kota negara yang baru, sebab Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia saat ini sudah terlalu padat

Dengan pemindahan pusat pemerintahan, maka sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Polri dan TNI, juga akan diangkut untuk pindah dan berkantor di ibu kota negara (IKN) baru. Tetapi pemindahan ASN ini mendapat banyak penolakan, sebab banyak aparatur negara yang ingin menetap di DKI.

Namun sebagai aparatur negara, para ASN wajib mengikuti perintah dan pindah setelah menerima surat keputusan dari instansi terkait.

Agar pemindahan ASN ini tidak terus diperdebatkan, pemerintah memberikan fasilitas yang akan membuat ASN yang tak ikut pindah merasa iri, seperti penyediaan rumah dinas gratis.

"ASN dan TNI Polri yang akan pindah ini, rumahnya berarti tidak beli. Jadi yang beli itu negara," kata Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe dalam acara PropertyGuru Indonesia Property Awards CEO & Leaders Forum 2022 di Jakarta, Kamis (9/6).

Rumah dinas dapat ditempati selama bertugas dan dikembalikan kepada negara apabila sudah habis masa jabatan. Meskipun gratis, ASN/TNI/Polri tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan rumah dinas yang ditempatinya tersebut.

"Rumah ASN/TNI/Polri itu misalnya ya, itu kan rumah dinas tipe 1. Itu tidak boleh dijualbelikan oleh ASN/TNI/Polri," ucap Dhony.

Untuk pembangunan rumah dinas tersebut, Dhony mengatakan akan dibangun oleh pengembang lokal dan pengembang asing.

Meski tidak mengungkapkan pihak yang akan melakukan pembangunan, namun Dhony mengungkapkan, pengembang lokal mendapat jatah membangun 11 ribu unit dan 2 ribu untuk pengembang asing.