Ancaman Badai Resesi Global, Menaker Khawatir picu PHK Massal

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membahas ancaman resesi global pada tahun 2023 berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

"Ancaman resesi ekonomi global dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan, seperti akan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal," tutur Menaker Ida Fauziyah saat acara Festival Job Fair Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (30/10).

Terlebih lagi, sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga sedang menghadapi revolusi industri yang melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang yang sangat signifikan mengubah lanskap pasar kerja di Indonesia.

"Akibat dari disrupsi ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang di satu sisi, tapi di sisi lain, lebih banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai future jobs, atau pekerjaan-pekerjaan masa depan," terangnya.

Untuk menjawab tantangan dan peluang di atas, Kemnaker terus mendorong peningkatan sumberdaya manusia. Terutama kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Dalam hal ini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menjadi solusi meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

"Sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, kami juga telah mencetuskan transformasi dalam sektor ketenagakerjaan. Langkah-langkah transformasi itu kami tuangkan dalam 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan," Pungkas dia.

Sembilan lompatan tersebut adalah Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Reformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial,Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi.