26 Menteri Kabinet Sri Lanka Mengundurkan Diri Buntut Krisis Pangan dan BBM

PARBOABOA, Pematangsiantar - Total 26 menteri kabinet Sri Lanka mengajukan surat pengunduran diri mereka pada Minggu waktu setempat.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (4/4/2022), pengunduran diri massal itu merupakan buntut dari pecahnya demonstrasi terkait penanganan pemerintah yang buruk atas krisis ekonomi yang tengah melanda negeri itu.

Dari ke-26 menteri yang mengundurkan diri itu, di antaranya adalah Menteri Olahraga Namal Rajapaksa, yang merupakan keponakan dari Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Sementara, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang juga merupakan saudara Presiden Gotabaya, masih mempertahankan jabatannya.

Pengunjuk rasa menentang jam malam untuk turun ke jalan di beberapa kota. Negara ini sedang bergulat dengan krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya mata uang asing yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar.

Dengan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih, dan kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar, kemarahan publik telah mencapai titik tertinggi baru.

Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan kepada wartawan pada Minggu bahwa menteri kabinet telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada perdana menteri.

Namal Rajapaksa berharap pengunduran diri itu akan membantu 'keputusan presiden dan PM untuk membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah'.

Presiden Gotabaya Rajapaksa memberlakukan jam malam 36 jam pada Jumat, sehari setelah bentrokan di dekat kediamannya.

Orang-orang dilarang berada di jalan umum mana pun, di taman, di kereta api atau di tepi pantai kecuali mereka memiliki izin tertulis dari pihak berwenang dan akses ke media sosial diblokir sementara.

Jam malam akan tetap berlaku hingga Senin pukul 06.00 waktu setempat. Pada Minggu, tentara bersenjatakan senapan serbu memblokir upaya ratusan pengunjuk rasa untuk berbaris ke Lapangan Kemerdekaan di ibu kota.

"Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa gelombang telah mengubah pemerintahan otokratisnya," kata anggota parlemen oposisi Harsha de Silva kepada kantor berita AFP di sebuah rapat umum.

"Kami tidak bisa membiarkan pengambilalihan militer. Mereka harus tahu kami masih demokrasi," kata anggota parlemen oposisi lainnya, Eran Wickramaratne.

Di Kandy, sebuah kota berpenduduk 125.000 orang di Provinsi Tengah, polisi menembakkan gas air mata ke ratusan mahasiswa yang memprotes di dekat Universitas Peradeniya.

Para duta besar negara-negara Barat di Kolombo telah menyatakan keprihatinan mereka atas penggunaan undang-undang darurat untuk meredam perbedaan pendapat demokratis dan mengatakan mereka memantau perkembangan di Sri Lanka.